- VIVA.co.id/Lilis Khalisotussurur
VIVA – Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan di Bogor, Jawa Barat, dianggap melanggar aturan partai itu jika mengagendakan pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum untuk menggantikan Romahurmuziy alias Rommy.
“Saya sampaikan bahwa karena ini melanggar AD-ART, maka kita akan kawal. Yang tidak setuju bukan hanya saya, ada beberapa teman-teman lain,” kata Ketua PPP Rudiman di lokasi Mukernas, Rabu, 20 Maret 2019.
Sesuai AD-ART PPP, mereka yang berhak menjadi Plt adalah para wakil ketua umum yang berjumlah delapan orang. Sesuai pasal 13, bila tidak ada wakil ketua umum yang bersedia, maka ditawarkan kepada ketua DPP.
Nama yang terpilih nanti akan dibahas di Mukernas, dan bila Mukernas tidak bersedia mengukuhkan maka tahapan dan nama nama itu akan kembali dibahas di rapat pengurus harian.
Namun dalam keputusan rapat pengurus harian dan fatwa dari Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair atau sering disapa Mbah Moen menunjuk Suharso Manoarfa yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai.
“Dalam forum rapat harian ada fatwa Mbah Moen, Pak Suharso menggantikan Mas Rommy. Menyikapi itu ada yang sepakat, ada yang tidak, termasuk saya,” katanya.
Rudiman meminta perubahan kepemimpinan di partai berlambang Kakbah itu sesuai aturan yang berlaku, dan bukan ingin menghalangi Suharso.
“Peristiwa ini terjadi setelah pemecatan ketua umum berpegang pada AD-ART. Ada mekanisme lain kalau Suharso ingin jadi ketua umum lewat Muktamar,” ujarnya.
Ia mengaku sudah bertemu dengan Suharso dan meminta anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu patuh mengikuti aturan. Dia menganggap Suharso adalah salah satu kader PPP yang sempurna, karena pernah menjabat wakil ketua umum dan sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Namun siapa pun orangnya, harus patuh pada aturan.
