Survei Indo Barometer: 90 Persen Puas Jokowi Bangun Infrastruktur

Foto udara realisasi pembangunan rumah khusus nelayan dan infrastruktur di Desa Bajoe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Jojon

VIVA – Lembaga survei Indo Barometer mengukur persepsi tingkat kepuasan masyarakat terhadap beberapa program-program pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui survei.

Jokowi Harap Wafatnya Presiden Iran Tak Berdampak pada Harga Minyak Dunia

Di antaranya, pembangunan infrastruktur, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), pembagian sertifikat hak milik tanah (SHM), dan dana desa. 

"Hasilnya, masyarakat yang puas dengan program pembangunan infrastruktur sebanyak 90 persen. Yang tidak puas 4,9 persen," tutur Peneliti Indo Barometer, Hadi Suprapto Rusli di kawasan Senayan Jakarta, Kamis 21 Maret 2019. 

Respons Jokowi Tak Diundang Rakernas PDIP ke-V

Sedangkan masyarakat yang puas dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebanyak 72,1 persen, yang tidak puas 12,5 persen.  

"Masyarakat yang puas dengan program KIP (Kartu Indonesia Pintar), sebanyak 58,7 persen. Yang tidak puas, 10,3 persen," ujarnya. 

Jokowi Ungkap Isi Obrolannya dengan Puan saat Bertemu di Konferensi World Water Forum

Lalu, hasil survei menyebutkan, masyarakat yang puas dengan Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 62,7 persen. Yang tidak puas 14,2 persen. 

"Masyarakat yang puas dengan program pembagian SHM (Sertifikat Hak Milik Tanah), sebanyak 55,1 persen.Yang tidak puas 8,9 persen," katanya. 

Dia melanjutkan, sebanyak 76,8 persen masyarakat puas dengan program dana desa, yang tidak puas sebanyak 6,6 persen. 

Untuk diketahui, jumlah sampel pada survei sebanyak 1.200 responden, dengan margin of error sebesar ±2,83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling.

Kegiatan survei Indo Barometer dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, yang meliputi 34 provinsi pada tanggal 6 hingga 12 Februari 2019 terkait Pilpres 2019. (asp)

Wakil Ketua BKSAP Putu Rudana Supadma (kanan).

Putu Rudana: RI Harus Ada Omnibus Law, Kaukus Air DPR untuk Bantu Turut Berperan

Menurut Anggota IPU Putu Supadma Rudana, RI selama ini hanya punya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

img_title
VIVA.co.id
21 Mei 2024