Sindir Prabowo Cs, Andi Arief Heran Status BUMN Dipersoalkan
- Lilis L/VIVA.co.id
VIVA – Politikus Partai Demokrat, Andi Arief kembali menyindir kubu Prabowo Suianto yang mempersoalkan posisi Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin dalam dua bank syariah.
Andi nyinyir, seharusnya yang ditunjukkan kubu Prabowo adalah bukti kemenangan, bukan mempermasalahkan status Ma'ruf Amin.
Andi sempat menyinggung netizen pendukung Prabowo, yang mencurigai Ani Yudhoyono pura-pura sakit sampai menyudutkan Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pengkhianat.
"Sebetulnya mengapa bangsa ini harus terbelah, harus ada kampanye, mengapa harus ada kerusuhan dan upaya pembunuhan mencurigai Ibu Ani sakit sebagai pura-pura, harus memaki AHY sebagai penghianat, kalau pada akhirnya di ujung pertarungan hanya mempermasalahkan status BUMN," cuitn Andi melalui akun @AndiArief__, Kamis 13 Juni 2019.
Ia menjelaskan, apa yang sesungguhnya ditunggu rakyat pada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ia berkeliling daerah, ternyata rakyat menunggu 02 membawa bukti kemenangan 62 persen seperti yang sudah dikemukakan Prabowo.
"Ini menyangkut nama baik dan kredibilitas beliau. Mungkin statemen ini menyakitkan, tapi kenyataannya ini yang ditunggu. bukan soal bank Syariah," jelas Andi.
Kemudian, ia menyindir koalisinya dengan menilai sejarah politik Indonesia sangat tidak baik dibaca anak cucu. Ketika pertarungan politik terbesar dalam pemilu saat ini hanya berisi dagelan dengan alasan yang selalu berubah.
"Sebetulnya otak dan pikiran itu terbuat dari apa?" cuit Andi.
Andi menegaskan, harus ada yang berani bicara pahit pada Prabowo. Sebab, kesalahan membisik, bisa menjadi negatif.
"Seolah Pak Prabowo menuntut dengan segala cara untuk menang. Tuit-tuit saya mungkin tidak menyanjung, tapi mudah2an dalam suasana tenang layak dipikirkan," kata Andi.
Baca: MK Diminta Diskualifikasi Ma'ruf, Refly Harun Soroti Tiga Poin Penting
Presiden Prabowo Akui Banyak Kekurangan Program MBG, 353 Orang Dipecat dan Minta Pelanggar Dibersihkan
Presiden Prabowo mengakui ada banyak kekurangan dalam program MBG dan meminta pelanggar ditindak tegas. Sebanyak 353 orang disebut telah diberhentikan.
