- Dok. PAN.
VIVA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, menegaskan istilah oposisi tidak tepat digunakan jika mengacu sistem demokrasi di Indonesia. Menurut dia, posisi menjadi oposisi mestinya menjadi partai di luar pemerintahan secara menyeluruh. Yang terjadi, kata dia, blok-blok politik di tingkat nasional, tidak berlaku bagi politik lokal.
"Saya berpendapat, kita itu negara Pancasila. Oposisi tidak tepat. Bisa saja di pusat kota tidak bersama atau bersama, tapi di daerah berbeda. Contoh, misalnya, di Lampung kami dengan Golkar sama partai-partai lain, di Sulawesi Selatan kita bersama PDIP dan Nasdem," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Zulkifli menerangkan, suasana demokrasi di Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat. Negara Paman Sam itu hanya punya dua partai yakni Demokrat dan Republik, sementara di Tanah Air terdapat multipartai.
Dengan begitu, ia mengatakan, acuan berpolitik di Indonesia berdasarkan kesepakatan bersama dan kompromi. "Tapi kita (di Indonesia) adalah sistem musyawarah mufakat," kata dia.
Terkait pernyataan seniornya, Amien Rais yang mempersilakan Jokowi-Ma'ruf Amin memimpin, disebutkan oleh Zulkifli merupakan hal yang baik. Ia yakin, semua pihak berharap pada kepemimpinan Jokowi di periode kedua, meski pada kontestasi pada gerbong berbeda.
"Kalau bahasa saya, kita dukung dan kita doakan agar Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sukses memimpin Indonesia, sehingga kita berubah menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih sejahtera. Saya kira subtansinya sama," kata Zulkifli. (ase)
PDIP Tak Mau Pusing Mikirin Jokowi dan Gibran yang 'Bakar' Rumahnya Sendiri
PDI Perjuangan tidak mau ambil pusing soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.
