RKUHP: Wartawan, Warganet hingga Dukun Santet Terancam Penjara

Peneliti Institure for Criminal Justice Reform, Maidina Rahmawati, mengatakan peraturan mengenai minuman keras pada praktiknya diatur oleh peraturan daerah.

Hal itu, ujarnya, menandakan pasal tersebut dicantumkan tanpa pertimbangan matang;

"(Pembuat RKUHP) menyalin tanpa terlebih dahulu mengevaluasi," ujar Maidina.

Lebih kolonial dari RKUHP Belanda

Sementara sejumlah pasal disebut hanya menyalin KUHP lama, Maidina mengatakan RKUHP tersebut malah bersifat lebih ‘kolonial’.

Ia mencontohkan peraturan RKUHP yang memberi kewenangan kepada kepala desa untuk melaporkan pasangan yang dituding melakukan kumpul kebo di wilayahnya.

Ia mengatakan peraturan itu akan memicu `overkriminalisasi`, terutama pada pasangan miskin atau masyarakat adat yang tidak memiliki dokumen perkawinan yang resmi.