PKS Dukung GBHN Dihidupkan Kembali

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Reza Fajri.

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional lewat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Sekjen PKS, Mustafa Kamal, ide itu merupakan wacana lama kemudian diminta kembali dibahas pada MPR periode mendatang.

img_title Tak Hanya Andalkan APBD, Pemerintah Punya Alternatif untuk Genjot Pembangunan Daerah

"Kita melihat masukan-masukan itu positif ya dan memang dalam banyak hal negara kita sekarang ini memerlukan satu perencanaan terpadu dan berkesinambungan," kata Mustafa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mustafa menturkan haluan negara saat ini sebetulnya kurang menjawab seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

img_title Dari Piloting hingga Implementasi Nasional, PNM Perluas Akses Pembiayaan 8% bagi Nasabah Mekaar

Dengan adanya amandemen terbatas UUD RI 1945 maka diharapkan akan ada kajian selanjutnya untuk menggelorakan GBHN agar pemerintahan siapa pun yang memimpin punya pijakan dalam pembangunan.

"Kita sudah melakukan amandemen sekian kali. Tentu ada alasan-alasan yang memang diperlukan penataan ke depan. Kita jangan traumatis tapi juga kita tidak boleh kebablasan euforia kebebasan," ujarnya.

img_title Profil Abdoel Moethalib Sangadji, Putra Maluku yang Kini Resmi Menyandang Gelar Pahlawan Nasional

Sebelumnya, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, memberikan rekomendasi pada MPR periode mendatang. Di antaranya soal perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap konstitusi.

"Telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019-2024. Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Zulkifli dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019. (ren)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Pramono Ungkap Biaya Pembangunan JLNT Pluit Capai Rp600 M: 10 Tahun Mangkrak

Pramono mengatakan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, membutuhkan biaya hingga Rp600 miliar dan tidak menggunakan APBD.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut