Siapa Berani Jadi Oposisi?

VIVA – 'The Winner Takes All', begitu ungkapan yang bisa menggambarkan kekuatan politik pemerintahan kedua Joko Widodo bersama wakilnya, KH Ma'ruf Amin untuk lima tahun mendatang (2019-2024). Pemerintahan digenggam, parleman pun dikuasai. 

Baca Juga

Bicara di Penang Peace Dialogue, Jokowi: Kita Harus Bangun PBB 2.0 Baru

Pimpinan DPR dan MPR seluruhnya dikuasai partai pengusung Jokowi-Ma'ruf. DPD juga demikian, setidaknya tiga pimpinan DPD RI merupakan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. 

Secara hitung-hitungan, partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf menguasai 60 persen kursi di parlemen. Kekuatan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf dimotori PDIP (128 kursi), Golkar (85 kursi), Nasdem (59 kursi), PKB (58 kursi) dan PPP (19 kursi).

Baca Juga

PM Malaysia dan Jokowi Teleponan, Bahas Bencana Gunung Berapi hingga Kabut Asap

Tersisa 40 persen kekuatan partai non-pendukung Jokowi-Ma'ruf, yakni Gerindra (78 kursi), Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi) dan PAN (44 kursi). Jumlah kekuatan ini masih berpotensi goyah, jika ada partai yang tiba-tiba merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. 

Dengan komposisi timpang di parlemen ini, praktis dinamika politik di parlemen relatif lebih smooth dibanding periode DPR sebelumnya. Karena baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dikuasai mesin politik yang sama. 
 
Di sisi lain, kekuatan partai non-koalisi Jokowi-Ma'ruf nyaris tak bertaring. Bahkan, tak ada lagi penegas partai oposisi pemerintah, karena Prabowo Subianto, sebagai penantang Jokowi di Pilpres 2019 lalu, sudah membubarkan partai-partai koalisinya. 

Baca Juga

Budi Arie Tegaskan Pernyataan soal 'Percepatan Pemilu' Bukan Sikap Jokowi

"Saat ini tidak ada lagi partai politik yang siap jadi oposisi. Satu-satunya partai yang tegas jadi oposisi kan cuma PKS," kata pengamat politik, Adi Prayitno kepada VIVAnews, Kamis, 3 Oktober 2019.

Dominasi partai pengusung Jokowi-Ma'ruf di parlemen memang tak bisa dibendung. Partai pemilik kursi terbanyak pertama di DPR adalah PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB. Mayoritasnya adalah partai pengusung Jokowi, minus Gerindra. 

Komposisi pimpinan DPR RI juga dikuasai partai pendukung pemerintah, tersisa Sufmi Dasco Ahmad, perwakilan dari Gerindra. Berbeda dengan periode pimpinan DPR sebelumnya, dimana kursi pimpinan DPR RI terdapat figur-figur oposan yang 'galak', seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon. "Bisa dipastikan ini akan jadi kabar buruk oposisi di parlemen," ujarnya.

Bila oposisi di parlemen itu mati, pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah ini menduga oposisi jalanan akan meluber kemana-mana. Itu sudah dibuktikan melalui aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi beberapa hari terkahir di seluruh Indonesia.

Halaman Selanjutnya

"Oposisi ekstra parlementer ini akan bermunculan secara sporadis mengkritisi kinerja pemerintah, mengkritisi kinerja DPR yang cenderung sami'na wa atho'na (mendengar dan patuh dengan pemerintah)," terang Adi.