- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Presiden Joko Widodo berencana memberikan porsi 55 persen posisi menteri ke kalangan profesional, sementara dari parpol cukup 45 persen. Rencana Jokowi itu mendapat banyak dukungan dari masyarakat.
Sebab, posisi menteri seyogyanya harus bisa lepas dari kepentingan partai politik. Sehingga pemilihan menteri yang lebih banyak dari kalangan profesional akan lebih baik bagi pemerintahan Jokowi ke depan.
Lembaga riset IndoStrategi menilai menteri dari kalangan profesional akan lebih loyal kepada Jokowi. Selain itu menteri dari kalangan Profesional akan lebih berdedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya.
"Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja," kata Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019
Ia menilai, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional misalnya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemenkum HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian BUMN. Beberapa pos kementerian tersebut harus bebas dari kepentingan politik.
"Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," ujarnya.
Sebagai catatan pada Kabinet Indonesia Kerja periode 2014-2019, dari 34 menteri yang membantu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sebanyak 20 menteri berasal dari kalangan profesional. Sementara untuk perwakilan Parpol ada sebanyak 14 menteri dalam Kabinet Jokowi 2014-2019.
Disebut Menteri Terbaik Hasil Lembaga Survei, Prabowo: Itu Jadi Beban
Prabowo menyebut semua menteri di kabinet satu tim.
