- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Mukernas ke-V Partai Persatuan Pembangunan atau PPP hasil Muktamar Jakarta, mengalami perubahan tempat dari yang semula berlokasi di Hotel Acacia, Jakarta menjadi di Hotel Redtop. Meski, tanggal pelaksanaan tidak mengalami perubahan, yakni tetap hari ini, Sabtu, 30 November 2019.
Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan, perubahan lokasi tersebut disebabkan adanya gangguan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berasal dari pihak PPP hasil Muktamar Surabaya. Mereka itu diklaimnya tak ingin PPP kembali bersatu.
"Kemudian adalah gangguan-gangguan untuk Mukernas kita dari kelompok pihaknya Pak Suharso yang memang enggak suka kalau PPP menyatu," kata dia di Hotel Redtop, hari ini.
Dia mengatakan, pihak Hotel Acacia mendapat tekanan-tekanan dari oknum tersebut supaya tidak memberikan tempat untuk Mukernas. Begitu juga pihak Kepolisian yang juga disurati supaya pergelaran Mukernas tersebut dilarang.
Akan tetapi, Humphrey mengatakan bahwa Suharso sendiri mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya kejadian tersebut. Dia mengaku, Suharso sangat mendukung adanya Mukernas tersebut supaya persatuan PPP benar-benar bisa terwujud saat Muktamar ke-IX pada Desember 2019 mendatang.
"Pak Suharso bilang dia mendukung Mukernasnya kita, dan dia enggak tahu apa-apa dengan surat yang ditanda tangani Asrul Sani dan Amir Uskara," tuturnya.
Karena itu, lanjut Humphrey, Suharso sendiri telah menegur pihak-pihak yang menandatangani tersebut dan meminta Kapolda untuk tetap memberikan tempat bagi terselenggaranya Mukernas PPP versi Humphrey.
Pada akhirnya, Mukernas bisa tetap berjalan dan ditetapkannya kembali Humphrey sebagai Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta.
"Soal surat, dia (Suharso) panggil Amir Uskara dan ditanya, dia bilang enggak tahu juga, dibilang ada kerjaan anak-anak di bawah. Dia bilang lagi, ini ada tanda tangannya, terus dia bilang tanda tangan pakai cap. Kita sudah ngerti lah permainan-permainan begitu," ujar dia.
Harapan Jokowi
Dalam kesempatan itu, Humphrey menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki keinginan kuat supaya PPP bersatu. Hal itu membuatnya optimistis persatuan PPP akan tercipta saat Muktamar yang akan digelar secara gabungan pada Desember 2019.
Humphrey juga mengatakan, optimisitis itu diperkuat dengan posisi Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya, Suharso Monoarfa yang ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga, dia memiliki posisi kuat untuk menyatukan PPP.
"Pak Suharso untung beliau jadi menteri kalau tidak enggak ada lagi kekuatan. Beliau ada akses kok ke nomor satu (Jokowi) dan nomor 1 memang ingin PPP bersatu," ujar dia.
Dia menilai, PPP yang saat ini terpecah secara sempurna dari tingkat atas hingga akar rumput, memang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik saat Pemilihan Presiden 2014 hingga 2018. Pihak istana kala itu, disebut turut berkontribusi memecah belah partai karena memberikan surat keputusan PPP yang sah kepada Muktamar Surabaya.
Namun begitu, lanjut dia, pada dasarnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang saat itu menetapkan surat keputusan, menyampaikan keyakinannya bahwa PPP yang benar adalah hasil Muktamar Jakarta. Akan tetapi karena adanya tekanan politik, Muktamar Surabaya lah yang ditetapkan.
"Dia bilang ke Pak Djan Faridz waktu itu, jangan mundur, Pak Djan itulah yang bener. Saya tahu PPP Muktamar Jakarta yang bener tapi karena ada kepentingan bos di atas saya gak bisa dong membenarkan kalian. Karenanya Pak Jokowi yang mulai dan dia yang mengakhir jadi dia yang pecah PPP dan di sendiri yang mau menyatukan," tuturnya.
Di samping itu, dia juga meyakini bahwa saat ini pihak Istana telah memberikan lampu hijau kepada Suharso untuk memulai proses penyatuan PPP. Karenanya, dia berkomitmen bersama dengan Suharso untuk benar-benar bersama menyatukan PPP saat Muktamar Desember.
