- Biro Pers Istana
VIVA – Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan perlu ada pengerahan kekuatan dan patroli-patroli kapal di laut Natuna. Indonesia harus menguasai wilayah perairan yang disepakati dalam UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
"Kalau kita tidak ada di sana, tidak melakukan secara de facto menguasai wilayah perairan yang merupakan wilayah ZEE kita yang sudah disepakati juga oleh UNCLOS maka sulit kita menghindari adanya pencurian ikan dan masuknya kapal-kapal yang secara ilegal berlalu-lalang di sana," kata Fadli di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 9 Januari 2020.
Ia menambahkan, wilayah kedaulatan harus dilengkapi peralatan yang memang canggih. Misalnya drone yang dianggap sangat memudahkan dengan harga biaya yang relatif sangat murah.
"Saya misalkan contoh saya lihat di Turki beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja, itu mereka bisa mengoperasikan drone itu tanpa awak itu 200-300 kilometer," kata Fadli.
Menurutnya, bila drone dioperasikan maka bisa dilengkapi dengan senjata. Sehingga menembakkan senjata canggih dengan jarak 4-5 kilometer dari atas.
"Tapi kelihatannya kita secara de facto tidak mempunyai kekuatan di wilayah laut kita sendiri sehingga dimasuki kapal-kapal asing termasuk yang paling mencolok di wilayah Natuna dengan China," kata Fadli. (ren)
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
