- VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, menilai kasus Jiwasraya tak bisa berhenti pada penahanan orang-orang oleh Kejaksaan Agung. Tapi harus ditelusuri aktor intelektual dibalik orang-orang ini.
"Saya pengin tahu nanti dalam panja, siapa sih aktor intelektual yang ada di belakang ini selain orang-orang ini kalau memang ada," kata Herman di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020.
Menurutnya, boleh saja mencurigai atau menduga, tapi fungsi panja bukan berarti mengintervensi kerja-kerja penyidikan. Sebab ada dari kerja intelijen sampai penyidikan profesional.
"Tentunya hal-hal yang bersifat intelijen, dan rahasia tidak bisa panja mengintervensi, dan dibuka ke media," kata Herman.
Ia menduga untuk 'menggarong' uang belasan triliun pasti memakai uang juga. Sehingga tak mungkin 'menggarong' hanya menggunakan 'air ludah' saja.
"Menurut saya yang berlatar belakang pengusaha. Pasti 'mancing' uang," kata Herman.
Di samping fungsi panja, ia menilai saat ini momen bagi Jaksa Agung menunjukkan 'taringnya' untuk menegakkan hukum yang adil. Tentunya tanpa peduli siapa yang 'ditabrak'.
"Pembentukan panja ini adalah dalam rangka mengawasi dan mendukung langkah-langkah tim Kejaksaan Agung dalam hal menyidik kasus Jiwasraya. Hal yang utama adalah mengembalikan uang rakyat yang sudah diambil oleh 'garong-garong' ini," kata Herman.
Lelang Hasil Sitaan Kemenkeu Paling Mahal Aset Jiwasraya
Salah satu lelang termahal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN Kementerian Keuangan adalah yakni aset sitaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp 1,9 triliun.
