DPR: RUU Ketahanan Keluarga Usulan Pribadi

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Sumber :
  • VIVAnews/Anwar Sadat

VIVA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan usulan mengenai RUU Ketahanan Keluarga adalah usulan perseorangan yang kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Sufmi, usulan tersebut bukan merupakan usulan dari Fraksi yang ada di DPR dan masih akan dilihat lebih jauh apakah bisa dilanjutkan atau tidak.

img_title Komisi III DPR Finalisasi Pembahasan RUU Perampasan Aset

DPR, kata Dasco, akan melibatkan masyarakat dalam pembahasannya. Untuk itu DPR juga akan terbuka dalam menerima kritik dan masukan terkait RUU ini dan tidak akan menutup diri.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Janji DPR dalam periode ini segala sesuatu produk dari DPR saat pembahasan kita akan libatkan komponen masyarakat. Dan sudah banyak yang datang juga soal ketahanan keluarga. Jadi jangan khawatir DPR menutup diri terhadap hal-hal yang membuat keresahan di masyarakat," kata Dasco di Gedung DPR, Kamis 20 Februari 2020.

img_title Awal Mula Muncul Petisi Minta Ijazah Seluruh Anggota DPR Dibuka ke Publik, Apa Pemicunya?

Terkait siapa yang mengusulkan, Dasco menilai itu adalah hak sebagai anggota DPR untuk membuat sebuah aturan, dan ini tidak perlu dikonsultasikan kepada fraksi yang bersangkutan terlebih dahulu. Namun ketika nanti usulan tersebut sudah dibahas, maka suara fraksi akan sangat menentukan terhadap usulan tersebut.

"Ini kan tidak ada dukung mendukung karena ini usulan perseorangan. Nanti dalam pembahasan justru akan dilihat mana yang mendukung atau tidak itu kan ada mekanismenya sendiri," kata Dasco

img_title Bakal Dibawa ke Paripurna, Ini 10 Poin Pembahasan dalam RUU Perampasan Aset

Ia menambahkan, RUU ketahanan keluarga ini masih dalam tahap awal, sehingga prosesnya dinilai masih cukup panjang. DPR juga akan menilai apakah RUU ini layak atau tidak dijadikan Undang undang.

"Nanti akan kita lihat dalam pembahasan masing-masing, ruu mana yang layak dijadikan sebuah uu mana yang kemudian tidak layak. Karena ini tergantung dari masukan dari komponen masyarakat yang tentunya berkepentingan untuk itu," ujarnya. (ren)

Ilustrasi maskapai penerbangan

Libur Nataru 2026-2027, Kemenhub Siapkan 8 Juta Kursi Pesawat dan Tambahan Penerbangan Ekstra

Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan pesawat saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) diperkirakan memiliki lebih banyak pilihan penerbangan.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut