Belum Jamin Bebas Corona, Mendagri Optimis Pilkada Digelar Akhir 2020

VIVA – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada Rabu siang, 27 Mei 2020. Dalam Rapat kerja ini salah satu yang dibahas adalah pemilu serentak di tengah Pandemi Corona.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan saat ini masih belum ada kepastian kapan Indonesia bisa terbebas dari virus Covid-19. Maka dari itu, diundurnya Pilkada serentak pada 2021 tak menjamin bahwa saat itu Indonesia dalam keadaan aman dari Covid-19.

Sebabnya, berdasarkan rapat di Istana pada Rabu pagi tadi, vaksin virus Covid-19 belum tahu kapan akan ditemukannya.

"Tadi pak Bambang Brojonegoro (Menristek) menyampaikan ditemukan strain yang berbeda strain yang di China covid virusnya ini ada squence bagian bagian yang agak beda dengan yang di Eropa, yang di Amerika juga ada bagian bagian yang agak beda namanya sequnce, dari 32 ribu lebih sequence bagian dari itu. Sehingga kalau ada vaksin ditemukan di Amerika, di Eropa atau di China, belum tentu compatible dengan vaksin yang ada di Indonesia," kata Tito, Rabu siang.

Tito memgatakan Covid-19 yang ada di Indonesia ini masuk kelompok yang disebut others kelompok virus yang memiliki strain yang sedikit ada perbedaan. Padahal, menurutnya, untuk vaksin itu spesifikasinya harus yang sama. Untuk itu pemerintah telah membuat tim gabungan penelitian untuk membuat vaksin sendiri yang cocok dengan virus yang ada di Indonesia.

"Itu dikatakan tadi paling cepat ditemukan mungkin sekitar akhir 2021 dan kalaupun nanti ditemukan ada proses lagi nanti untuk tes secara bertahap melibatkan jumlah yang agak besar, dan itu perlu waktu dan berbulan-bulan dan kalau ditemukan itu efektif perlu ada kegiatan mass production," ujarnya.

Sementara untuk produksi massalnya juga membutuhkan waktu berbulan bulan setelah itu melakukan kegiatan vaksinasinya sendiri juga berbulan bulan. "Jadi kami liat pemaparan itu skenarionya bisa sampai 2022, bahkan mungkin sampai ke 2023," imbuh Tito.

Tito juga mengatakan banyak negara lain yang tetap melaksanakan pemilihan umum tanpa menunggu Pandemi berakhir. Seperti salah satunya di Korea Selatan, ada juga yang menunda, tapi tidak berpindah tahun, hanya menunda bulan pemilihan saja, untuk itu dia berharap pemilu tidak perlu ditunda sampai tahun depan, tetapi bisa dilakukan akhir tahun ini dengan menerapkan protokol kesehatan.

Tak Bakal Usung Anies, Ini Sederet Kader yang Dijagokan PKS di Pigub Jakarta

"Jadi kalau Indonesia melakukan penundaan dari September ke Desember, maka indonesia menjadi negara terakhir dari 47 negara yang melaksanakan pemilu nasional maupun lokal untuk tahun 2020. Kita melakukan pemilihan di 275 daerah dan jadinyang terakhir dari 47 negara," kata Tito.

Mantan Kapolri itu mengatakan tidak ada jaminan kapan vaksin Covid-19 dapat selesai. Dilihat dari tren dunia maka vaksin tersebut masih cukup lama dapat digunakan, maka menunda pemilu sampai tahun depan bukan jaminan aman dari Corona. Namun ia optimis pemilu di Indonesia bisa dilaksanakan akhir tahun ini dengan protap kesehatan.

Unik, Pendaftaran Bakal Calon Bupati di Manggarai Serahkan Ayam Jago dan Tuak ke Panitia

"Jika opsinya 2021 mungkin situasinya masih seperti ini sehingga tidak menjamin 2021 akan aman. Oleh karena itu memang ini memperkuat argumentasi skenario kita optimis di Desember 2020 apalagi negara lain mereka bisa melaksanakan," ujarnya
 

Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah.(B.S.Putra/VIVA)

Ijeck dan Bobby Nasution Bertemu di Jakarta Bahas Pilkada Sumut 2024, Ini Hasilnya

Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau Ijeck bertemu Bobby Nasution. Keduanya membahas Pilkada Sumatera Utara, dimana mereka ini digadang-gadang bakal maju.

img_title
VIVA.co.id
28 April 2024