Golkar: Demokrat Tak Mudah Bercerai

VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, pengungkapan nama dalam pandangan fraksi, seperti yang dilakukan Golkar, adalah bunga demokrasi dalam koalisi.

"Saya sepakat dengan pernyataan Anas [Anas Urbaningrum]. Ibarat pernikahan, koalisi ini bukanlah nikah siri, karena ada akta nikahnya," kata dia di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010.

Menurut dia, koalisi dibangun berdasarkan ideologi dan cita-cita pemerintahan yang bersih. "Di sinilah [dalam pansus Century] Golkar memperkuat visi membangun pemerintahan yang bersih tersebut," kata Idrus.

Partai Golkar, tegas Idrus, tak pernah berpikir mengambil keuntungan dari kasus Century. "Golkar justru ingin memperkuat koalisi melalui konsistensi dan komitmen kami dalam memegang prinsip dasar dalam nota kesepakatan itu," jelas dia.

Bagaimana jika Demokrat tetap ingin bercerai? "Jika Golkar diceraikan, ya kan ada mediasi dan prosesnya. Oleh karena koalisi ini ialah kawin resmi, maka perlu perlu tahapan dan proses," jawab Idrus.

"Harus diselesaikan dengan proses yang adil. Pernyataan yang meledak-ledak adalah kontraproduktif dan tidak menyelesaikan masalah," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan sebenarnya Demokrat ingin koalisi tetap rukun.

Namun, "soal kemungkinan reshuffle, itu halal. Perceraian itu halal meski bukan itu yang dianjurkan," tegas dia.

Anas mengaku pandangan fraksi lain memang harus dihargai dan didengarkan oleh orang lain. "Tapi pandangan Golkar dan PKS tergolong tidak wajar. Lebih elok untuk hal-hal yang bersifat penting dan strategis, kita [koalisi] bersikap sama," tambah dia.

Dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan Selasa 23 Februari 2010 malam, dua partai koalisi Demokrat, PKS dan Golkar mengaluarkan pandangan keras.

PKS menilai ada dugaan pelanggaran dari merger sampai pemberian dana talangan (bailout) kepada Bank Century. PKS terang-terangan menyebut nama pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk Boediono dan Sri Mulyani.

Demikian halnya dengan Golkar. Meski awalnya terkesan 'malu-malu' menyebut nama, Golkar di akhir paparannya menjelaskan arti inisial -- 'BO' adalah Boediono dan 'SMI adalah Sri Mulyani.

Sementara dua partai koalisi lain, PAN dan PPP menyebut ada dugaan pelanggaran dalam pengucuran dana talangan Bank Century, minus penyebutan nama.

Hanya PKB yang sependapat dengan Demokrat, bahwa pengucuran dana talangan untuk menyelamatkan perekonomian yang saat itu di ambang krisis.

Terima Kunjungan Dubes India yang Baru, Prabowo Dorong Peningkatan Kerjasama

Prabowo mengucapkan selamat kepada Sandeep, atas pengangkatannya sebagai Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste.

VIVA.co.id

9 Mei 2024