Anggota DPR: Peralihan ke EBT Butuh Waktu

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno.
Sumber :
  • VIVA/ Reza Fajri.

VIVA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai perubahan dari pemanfaatan fosil menjadi energi terbarukan harus melalui proses kerja keras dan konsisten agar kebijakan target "zero carbon" tercapai pada 2060. Penggunaan pembangkit batu bara memang masih diperlukan, kini. 

img_title Bank Mandiri Akui Beri Kredit Rp40 Triliun ke Haji Isam untuk Modal Tambang Batu Bara, Rp17 Triliun Sudah Cair

"Ya untuk saat ini, (peralihan ke EBT) memang membutuhkan waktu, tidak bisa seperti membalikan telapak tangan," kata pimpinan Komisi VII DPR RI itu, Rabu 29 September 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Eddy, di sisi lain mengingatkan, Indonesia juga harus memiliki "road map" energi hijau untuk 30 tahun mendatang, sebagai target zero energy carbon. Yang juga penting adalah  pemerintah juga perlu mendesak negara maju yang menyatakan pelarangan emisi karbon. 

img_title Bahlil Bidik PNBP Sektor ESDM Tembus Rp165 Triliun pada 2026, Begini Realisasinya

Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menambahkan, transisi energi menuju terbarukan pasti akan terjadi, mengingat sudah banyak negara berkomitmen untuk menerapkannya. Namun, untuk Indonesia, lanjutnya, saat ini belum bisa menerapkan energi baru terbarukan tersebut. 

“Transisi energi pasti terjadi, tapi sesuaikan kondisi. Kita harus melihat kondisi bahwa kita banyak belum siapnya. Karena masyarakat kita belum siap membeli energi dengan harga mahal,” kata Mamit. 

img_title Masih Jadi Primadona, Penggunaan Batu Bara yang Efisien Dorong Konsumsi Jangka Panjang

Dia menguraikan, kemampuan ekonomi masyarakat terhadap harga BBM dan listrik yang tinggi masih rendah. Belum lagi keuangan negara juga makin terbebani jika harga energi yang tersedia, lebih mahal dari barubara. 

Sekarang, lanjut Mamit, harga energi baru terbarukan masih lebih mahal dibanding harga batu bara. Jika nanti skema tarifnya ditentukan oleh pemerintah, sudah pasti akan membebani PLN dan keuangan negara. 

Dengan alasan-alasan tersebut, kata dia, apabila secara ekonomi belum terpenuhi sebaiknya pemerintah tidak perlu terburu-buru beralih ke EBT. 

“Memang transisi itu akan tetap ada dan terjadi, sehingga bagaimana kita melihat kesiapan menjalankan hal tersebut. Kita harus sabar dan melihat kondisi internal seperti apa. Jangan terburu-burulah, nanti kejadian kaya Inggris. Pembangkit listrik batubara kita dihancurkan, tapi tiba-tiba kekurangan bahan pasokan energi terbarukan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan hal serupa.

“Kalau kita lihat di Amerika Serikat, EBT hanya 12 persen di tahun 2020. Kalau Inggris sudah lama pakai fosil, mereka  sudah 400 tahun pakai batubara, sejak era revolusi industri,” ucap Komaidi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut