- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Wakil ketua umum Partai Demokrat, Benny K Harman menuding Kuasa Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahendra memiliki cara pandang seperti tokoh utama Jerman Nazi, Adolf Hitler. Hal itu disampaikan oleh Benny dalam Konferensi Pers Partai Demokrat hari ini, Senin 11 Oktober 2021.
"Yang pertama setelah kami menyelidiki asal usul teori yang dipakai atau yang digunakan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam mengajukan permohonan judicial review anggaran dasar rumah tangga ke Mahkamah Agung maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler," kata Benny, Senin 11 Oktober 2021
Menurut Benny, dalam cara pikir hukum Hitler itu menganut paham apa yang dikehendaki oleh negara harus diikuti oleh semua organisasi. Hal ini lah yang diduga menjadi dasar Yusril untuk membenarkan apa yang dilakukannya.
"Dalam hal ini dengan cara pikir itu tadi Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota Partai politik, anggota Partai Demokrat sejalan dengan kehendak atau kemauan negara. Semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji Apakah negara senang atau tidak senang," ujar Benny
Benny menduga apa yang dilakukan Yusril bukan semata-mata demi kepentingan rakyat atau karena peduli terhadap demokrasi. Menurut Benny, apa yang dilakukan Yusril untuk kepentingan kekuatan yang saat ini tersembunyi.
"Kalau dia mendengung-dengungkan atas nama demokrasi, tidak. Dia bekerja atas nama kepentingan hidden power, ada Invisible power yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok partai Demokrat secara ilegal atas nama hukum dan atas nama demokrasi," kata Benny
Menurut Benny, langkah Yusril menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung adalah hal yang aneh. Sebab, undang-undang dasar Indonesia mengakui kebebasan atas hak berkumpul dan berserikat, UUD mengakui hak partai politik untuk berdaulat.
"Kedaulatan partai politik kemandirian partai politik itu adalah demokrasi, tetapi Yusril datang untuk mencoba menggugat ini dan kalau nanti ini diterima praktis tidak hanya mengikat Partai Demokrat tetapi juga mengikat partai-partai politik pada umumnya dan mengikat organisasi-organisasi sipil lainnya," ujar Benny
Dia menambahkan, "Kalau ini terjadi maka lengkaplah teori hukum Hitler itu tadi, semua yang dikehendaki dibuat oleh rakyat boleh sepanjang sesuai dengan kehendak negara. Ini berbahaya untuk demokrasi," ujarnya.
