- Istimewa
VIVA – Pembatalan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 menuai pro dan kontra. Kritikan muncul dari DPR terkait langkah pemerintah yang batalkan kebijakan tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rahmad Handoyo menyampaikan dalam mengambil keputusan pemerintah sudah mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
Dia mengatakan, meski aturan PPKM level 3 secara nasional batal tapi aturan bisa diberlakukan sesuai dengan kondisi di suatu daerah.
"PPKM daerah terus berlaku sesuai tingkatan daerah masing-masing melalui pemberlakuan PPKM sesuai kinerja untuk tingkatan level daerah masing-masing," kata Rahmad, dalam keterangannya, Rabu, 8 Desember 2021.
Menurut dia, masing-masing daerah akan jadi panglima pengendalian COVID-19 di wilayahnya. Caranya dengan pengetatan kebijakan daerah saat liburan Nataru.
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo.
Rahmad menyebut, pembatalan PPKM level 3 secara nasional juga bersifat dinamis dan situasional. Pemerintah diyakini juga melihat situasi global terutama kasus varian Omicron dan situasi nasional secara keseluruhan.
Dengan kondisi itu, ia menyebut memang mesti ada peningkatan level secara nasional sehingga pemerintah bisa bergerak cepat. Hal itu nanti yang mempengaruhi setiap saat kebijakan bisa berubah tergantung kondisi kondisi di lapagan
"Intinya kita jangan kecolongan ancaman gelombang ketiga dan situasi global. Khusus untuk Nataru yang terus dan tetap diperketat dan pengetatan masif di semua daerah," tutur Rahmad
Pun, ia mengingatkan meski PPKM level 3 tak jadi ditetapkan, tapi Rahmad meminta masyarakat agar waspada. Ia mengimbau jangan memaksakan pergi liburan meski situasi saat ini tengah longgar.
"Masyarakat diharapkan tidak lengah. Tidak euforia dan tetap waspada dengan tidak memaksakan ke luar kota liburan dan berkunjung ke keluarga jauh di liburan Nataru," jelas Rahmad.
"Ingat banyak pihak menyampaikan liburan Nataru bisa menjadi ancaman gelombang ketiga COVID-19. Dan, ini harus menjadi tugas kita semua pihak antisipasi gelombang ketiga," ujarnya.
Dilema Air Minum Dalam Kemasan
Data BPS menunjukkan, mayoritas atau 40,64 persen rumah tangga Indonesia menjadikan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai sumber air minum mereka.
