Kebijakan Fiskal Megawati Dinilai Jadi Pijakan Pemerintahan Berikutnya
- Britannica
VIVA – Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai layak sebagai sosok peletak dasar reformasi ekonomi. Di era Megawati sebagai Presiden RI periode 2001-2004, ada beberapa kebijakan penting.
Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin terkait penghargaan Lifetime Achievement yang diperoleh Megawati, belum lama ini. Bagi dia, sosok Megawati dengan insting keibuan bisa menstabilkan perekonomian. Padahal, Megawati hanya punya waktu singkat sebagai kepala negara.
Menurut dia, kebijakan Megawati itu mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis yang telah terjadi di waktu sebelumnya. Salah satunya di bidang fiskal yang dianggapnya jadi kerangka untuk pemerintahan berikutnya.
Dia setuju bila Megawati dinilai sebagai peletak dasar reformasi ekonomi. Menurutnya, kebijakan era Megawati tak bisa dilupakan begitu saja.
"Kebijakan Megawati terkait dalam bidang fiskal tentunya menjadi pijakan dan jalan yang baik bagi pemerintahan berikutnya," kata Ujang, dalam keterangannya, Jumat, 25 Desember 2021.
Pertumbuhan Ekonomi
- VIVA/M Ali Wafa
Ujang menyampaikan itu karena punya alasan. Dia menyebut era Megawati ketika itu bisa memangkas inflasi dari 13 persen menuju 6 persen. Pun, prestasi putri Soekarno itu juga mampu mengurangi angka kemiskinan dari 18 persen jadi 16 persen.
Dia menjelaskan saat menjabat Presiden RI ke-5, jadi tantangan sulit Megawati. Saat itu, dia menjadi orang nomor satu di RI karena menggantikan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang dicopot dari kursi kepresidenan karena mengeluarkan dekrit pembubaran MPR.
Tongkat kepemimpinan RI resmi dipegang Megawati sejak 23 Juli 2001. Salah satu persoalan serius saat awal kepemimpinannya yaitu tingkat kemiskinan di Tanah Air mencapai 18 persen. Begitu juga angka inflasi yang menyentuh angka 13 persen.
Tapi, prestasi Megawati saat itu bisa menurunkan angka kemiskinan dan inflasi dalam waktu 3 tahun. Kemiskinan awalnya 18 persen jadi 16 persen. Lalu, inflasi dari 13 persen ke angka 6 persen.
Dia melanjutkan, persoalan penting lainnya ketika itu yakni anggaran negara yang terbatas. Saat itu, penerimaan pajak sebesar Rp1,7 triliun pada 2001. Namun, bisa meningkat drastis pada 2002 yang mencapai Rp180 triliun.
Namun, ia mengatakan pencapaian Megawati saat itu juga tak bisa dilepaskan dari kerja kerasnya dan peran politik jajaran pendukungnya. Kata dia, kerja keras jadi faktor penting dalam perubahan.
"Mungkin karena Megawati kerja keras dalam menggenjot sektor pendapatan negara. Mengembalikan perekonomian Indonesia dari keterpurukan dengan memperbaikinya dalam waktu singkat," sebut Ujang.
Di Rakernas, PDIP Siapkan Langkah Strategis Pasca Pemilu 2024
Langkah strategis PDIP, akan diambil dalam forum Rakernas partai diakhir Mei 2024. Termasuk dalam mempersiapkan gelaran pilkada serentak 2024. Juga soal dinamika politik.
