- Istimewa
VIVA – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia lagi jadi perhatian karena klaimnya yang bilang kalangan pengusaha mau Pilpres 2024 ditunda. Pernyataan Bahlil itu menuai protes dari elite politik.
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad menyindir Bahlil Lahadalia tengah mencari perhatian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut dia, Kementerian Investasi dan Kepala BKPM ini merupakan produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Mungkin, kata dia, dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut membuat investor jadi wait and see realisasikan investasinya.
“Maka, Menteri Bahlil mencari perhatian baru dari Presiden Jokowi. Bicara mengatasnamakan pengusaha," kata Kamrussamad dalam keterangannya pada Rabu, 12 Januari 2022.
Penghitungan surat suara Pemilu 2019 (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Dia mengatakan dunia usaha saat pandemi COVID-19 telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai restrukturisasi pinjaman di perbankan selama 4 tahun sejak Maret 2020-Maret 2023. Kemudian, ada lagi kebijakan pemerintah terkait penjaminan kredit modal usaha sesuai PMK Nomor 72 Tahun 2021.
Bagi Kamrussamad, ada fenomena menteri menyiapkan ‘pelampung’ periode kedua Presiden karena akhir masa jabatannya untuk mencari exit strategi. Cara ini agar bisa terselamatkan lagi di pemerintah berikutnya jika rezim berganti.
"Karena itu, kita minta daftar nama-nama pengusaha yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui sejarah pembayaran pajaknya,” jelas dia.
Bahlil sebelumnya mengklaim kalangan pebisnis mau jadwal Pilpres 2024 diundur. Bahlil menyampaikan demikian saat memberikan tanggapan hasil survei Indikator Politik Indonesia menyangkut masa jabatan Presiden Jokowi yang kemungkinan ditambah hingga 2027 imbas pandemi COVID-19.
"Di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik," kata Bahlil, Minggu, 9 Desember 2022.
