Tolak RUU IKN, PKS Khawatir Proyek Malah Mangkrak

Anggota DPR Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama.
Anggota DPR Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama.
Sumber :
  • Dok. PKS

VIVA – Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari sembilan fraksi di DPR yang menolak Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa, 18 Januari 2022.

Hal ini disampaikan Fraksi PKS saat pandangan mini fraksi dalam Rapat kerja Pansus RUU IKN bersama pemerintah pada Selasa dini hari tadi. Sementara, 8 fraksi lainnya dan DPD menyatakan setuju, serta memberi sejumlah catatan perbaikan.

Salah satu alasan PKS karena masih banyak substansi yang disarankan PKS tapi tidak diakomodir dalam RUU IKN. 

"Maka Fraksi PKS DPR dengan mengucap bismillahirahmanirahiim menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," kata Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama.

Suryadi membeberkan sejumlah pertimbangan PKS menolak RUU IKN. Pertama, kata dia,  rencana pemindahan IKN yang dimulai 2024 tidak terdapat dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007.

Hal ini menunjukkan pemerintah melakukan pembangunan yang tidak mengacu pada rancangan pembangunan jangka panjang nasional hingga 2025.

Selain itu, menurut Suryadi, Fraksi PKS mencermati RUU IKN ini masih memuat masalah formil dan materi. Persoalan mulai pembahasan dalam waktu singkat hingga banyak substansi yang belum dibahas secara tuntas.