TNI-Polri Aktif Dilarang Jadi Pj Gubernur, Gerindra: Jaga Netralitas

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Anwar Sadat

VIVA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan perwira TNI Polri aktif tidak akan menjadi penjabat (Pj) gubernur. Keputusan Jokowi itu direspons positif Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

Menurut dia, pernyataan Jokowi itu sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap semangat reformasi. 

"Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanat dari reformasi. Di mana TNI-Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Jadi, menurut saya itu adalah langkah maju bagi demokrasi Indonesia," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat 21 Januari 2022

Muzani menyampaikan kepala daerah merupakan jabatan politik. Maka itu, kata dia, keputusan presiden melarang anggota TNI Polri aktif menjadi Pj Gubernur patut diapresiasi. 

Dia menambahkan cara Jokowi juga keputusan baik untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI-Polri.

"Karena presiden tahu apabila Pj dijabat oleh TNI-Polri, maka itu resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis. Tapi, dengan keputusan ini presiden menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI Polri," kata Muzani.

VIVA Militer : Pangdam Jaya dan Kapolda Metro pimpin Apel TNI-Polri di Monas

VIVA Militer : Pangdam Jaya dan Kapolda Metro pimpin Apel TNI-Polri di Monas

Photo :
  • Kapen Kodam Jaya