- Istimewa.
VIVA - Kelompok yang menyebut diri mereka Gerakan Milenial Demokrasi Indonesia (GMDI) mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka pun mendorong MPR dan DPR untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Ilustrasi sidang paripurna
- VIVAnews/ Lilis Khalisotussurur
Perpanjang Jabatan Publik yang Lain
Ketua Umum GMDI, Raja Agung Nusantara, mengatakan amandemen tersebut sangat diperlukan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wapres serta jabatan politik publik lainnya.
“Kita meminta MPR dan DPR segera melakukan amandemen UU untuk memperpanjang masa jabatan presiden, wapres, DPR, gubernur dan bupati atau walikota. Kalau hanya memperpanjang presiden nanti tidak adil, cemburu yang lain,” ujar Agung di Cafe 1945, Bilangan Matraman, Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret 2022.
Baca juga: Golkar: Perpanjangan Jabatan Presiden Harus Libatkan Semua Parpol
Sudah Serap Aspirasi Masyarakat
Agung mengaku sudah menyerap aspirasi dari masyarakat terkait perlunya amandemen UUD 45 untuk memperpanjang masa jabatan presiden tersebut. Naskah akademik juga mereka sudah siapkan untuk diserahkan kepada MPR dan DPR.
“Kita akan audiensi dengan MPR dan DPR untuk mendesak lagi amandemen. Naskah akademik kita sudah ssiapkan kerena itu menjadi usulan aktivis,” katanya.
Terkait anggaran pemilu, kata dia, bisa dialihkan penggunaannya untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pengalihan anggaran pemilu tidak menjadi masalah selama itu tidak melanggar peraturan perundang undangan.
“Pemilu ini kan butuh biaya besar. Anggaran itu kita gunakan untuk membangun IKN dan kesejahraan masyarakat. Pemilu itu kan masalahnyan kan hanya ganti orang saja. Makanya biaya pemilu itulah yang kita pake, kita alihkan dulu,” katanya.
Kerja Keras
Ia juga menyampaikan organisasi yang siap bekerja keras untuk mensukseskan amandemen UUD 45, dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sebab, pihak-pihak yang bergabung dengan GMDI dari beragam latar belakang kolompok milenial yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan pembangunan Indonesia.
“Ada mantan presiden mahasiswa, ada mantan BEM SI, BEM Nusantara. Pokoknya lengkaplah, karena semua simpul-simpul pergerakan, aktivis semua,” tuturnya.
Wacana penundaan pemilu mengemuka lagi. Kali ini disuarakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Sejumlah partai politik menyatakan setuju. Namun, partai lainnya bersikap sebaliknya. Salah satu partai yang menolak adalah PDIP.
