Anggaran Pemilu 2024 Belum Disetujui padahal Verifikasi Parpol Segera

Sebelum anggaran yang diajukan KPU disetujui DPR dan pemerintah, KPU harus mengajukan pembahasan Peraturan KPU (PKPU), di antaranya soal tahapan, pendaftaran parpol calon peserta pemilu, sampai partisipasi masyarakat, sosialisasi, dan pendidikan pemilih.

Pada akhir Februari lalu, KPU telah membahas draf-draf PKPU tersebut dan setelah masa reses DPR selesai, pembahasan PKPU akan dilakukan bersama pemerintah.

"Minggu ini setelah mereka masuk, kita akan surati, kita akan minta RDP, pembahasan PKPU, jadwal tahapan program bisa dibahas," kata Ilham, yang menjabat sebagai KPU sejak April 2021, menggantikan Arief Budiman, Ketua KPU Periode 2017-2022.

Pertemuan dengan DPR, yang belum diketahui waktu pastinya itu, juga akan membahas soal anggaran Pemilu 2024. KPU akan mengusulkan anggaran Rp76 triliun, dari yang sebelumnya Rp86 triliun.

Sejumlah pihak menilai anggaran KPU untuk Pemilu 2024 sangat besar, sekitar tiga kali lipat dari anggaran Pemilu 2019 yang mencapai Rp25 triliun.

KPU mengatakan kenaikan anggaran itu disebabkan penambahan honor untuk badan ad hoc, seperti panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Selain itu, jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara yang bertambah juga menjadi penyebabnya. Belum lagi situasi yang masih pandemi, sehingga dibutuhkan alat-alat kesehatan.