- IST
VIVA – Wacana penundaan Pemilu 2024 oleh kalangan elite politik dan pejabat pemerintah jadi sorotan. Dari legislatif, sejumlah anggota DPR ikut mengkritik usulan tersebut sebagai pelanggaran konstitusi.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menjelaskan, Pemilu sangat dibutuhkan meski saat ini masih pandemi COVID-19. Dia menyindir isu penundaan Pemilu karena atas dasar pragmatis sekelompok pihak.
"Kita membutuhkan Pemilu untuk memastikan keberlanjutan legitimasi para penyelenggara negara lewat proses yang demokratis. Jangan sampai amanat reformasi dikorbankan untuk kepentingan pragmatis," kata Farhan dalam keterangannya, Selasa 15 Maret 2022.
Farhan menilai, konstestasi Pemilu 2024 akan memberikan warna baru karena diprediksi bakal memunculkan figur-figur muda. Kata dia, petahana tak bisa maju lagi karena aturan konstitusi.
"Tren politik sangat dinamis karena akan terjadi tarik menarik kepentingan yang luar biasa. Hal ini terjadi karena di semua level eksekutif tidak akan ada petahana," jelasnya.
Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Kemayoran, Jakarta
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menurut dia, Pemilu 2024 sudah disepakati DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 Februari 2024. Sementara, Pilkada serentak digelar pada 24 November 2024.
"Mari kita hormati bersama komitmen yang telah melalui proses panjang ini. Jangan sampai ada kesan bahwa kita selalu bisa 'memainkan' komitmen bersama demi kepentingan yang datang belakangan," tuturnya.
"Mari setia kepada perencanaan dan konsistensi sebagai bentuk kedewasaan dalam kehidupan bernegara. Itulah cara berpikir seorang negarawan," tambahnya.
Big Data
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
Luhut mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung pemilu ditunda. Meski begitu, ketiga elite partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
Tapi, hal itu bertolak belakang dengan hasil survei berbagai lembaga.
Salah satunya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dari survei itu diperoleh hasil sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sementara, di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen.
Survei LSI Denny JA digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
