RUU TPKS Disetujui, Menteri PPPA Sebut Wujud Negara Hadir

Menteri PPPA Bintang Puspayoga
Sumber :
  • ANTARA/ Anita Permata Dewi

VIVA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, mengapresiasi langkah DPR dan pemerintah yang telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. 

DPR Bakal Panggil Pemerintah Imbas Gaduh Gaji Pegawai Dipotong Buat Tapera

Menurut Bintang, RUU TPKS adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi para korban kekerasan seksual.

"Hadirnya UU ini nantinya merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban," kata Bintang dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU TPKS di Badan Legislasi DPR, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 April 2022.

Ciri-ciri Mobil Mewah yang Pakai Pelat Nomor DPR Palsu

Dijelaskan Bintang, RUU TPKS juga mengatur pelaksanaan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Karena itu, kata Bintang, komitmen bersama dalam RUU TPKS harus tetap dijaga agar RUU ini segera disahkan menjadi UU.

"Marilah kita menjaga komitmen bersama yang sudah tumbuh sejak awal penyusunan rancangan undang-undang ini, agar rancangan undang-undang yang akan disahkan ini menjadi undang-undang yang dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif," ujarnya.

DPR Terima Surat Presiden soal Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Reven

Lebih jauh Bintang mengatakan, dalam proses pembahasan RUU TPKS ini, ternyata terdapat banyak pemikiran dan pendapat yang berkontribusi terhadap penyempurnaan RUU TPKS ini. 

Menurutnya, kehadiran RUU TPKS akan memberikan harapan besar bagi para korban dan pendamping korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

"Pada akhirnya kami menyetujui dan menyambut baik atas diselesaikan pembahasan RUU TPKS pada pembicaraan tingkat I untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II," kata Bintang.

Diketahui, Rapat Pleno Baleg menyetujui RUU TPKS diteruskan pada pembicaraan tingkat II untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR. 

Dalam rapat pleno tersebut, sebanyak 8 fraksi sepakat RUU TPKS disahkan dan hanya fraksi PKS yang menolak dengan sejumlah alasan.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Jajaran Direksi Holding & Subholding Pertamina.

Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional, Pertamina Beberkan Peningkatan Kinerja 5 Tahun Terakhir

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, lewat momen Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI hari ini, Selasa 28 Mei 2024.

img_title
VIVA.co.id
28 Mei 2024