PDIP Dorong Kasetpres Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA – Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022. Sejumlah nama diajukan jadi Penjabat Gubernur DKI yang salah satunya Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono

Usulan nama Heru Budi disuarakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Gembong Warsono. Dia mengatakan kriteria yang bisa menjadi Penjabat Gubernur yaitu Apartur Sipil Negara (ASN) eselon I yang paham persoalan Jakarta. 

"Pastilah ada yang cocok. Cuman yang cocok itu apakah ditunjuk oleh presiden kita kan nggak tahu. Persoalannya kan di situ. Artinya sosok yang kita harapkan adalah orang ASN eselon 1 yang tahu tentang persoalan Jakarta," kata Gembong di Jakarta, Selasa, 12 April 2021. 

Dia menyampaikan, alasan penjabat gubernur dari eselon 1 karena mereka sudah berpengalaman dalam mengurusi manajemen di Ibu Kota. Dengan demikian nanti dalam praktiknya bisa eksekusi program.

"Bisa segera eksekusi terhadap program yang selama 5 tahun tidak pernah dieksekusi. Sehingga perlu ada percepatan eksekusi terhadap program program real masyarakat butuhkan," jelas Gembong.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono

Photo :
  • DPRD DKI Jakarta
 

Pun, dia menyinggung persoalan di Jakarta seperti banjir hingga pengelolaan sampah yang sudah puluhan tahun tidak pernah dieksekusi. Tentu, harapannya kata dia, penerus nanti bisa eksekusi program. 

"Jadi percepatan. Sifatnya percepatan terhadap program yang sudah ada sebetulnya," ujarnya. 

PDIP Gencar Bangun Komunikasi dengan Khofifah dan Parpol Lain untuk Pilkada Jatim

Kemudian, Gembong menyebut nama yang cocok sebagai Plt adalah Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono. Dia paham kinerja Heru Budi karena pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara hingga Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset DKI Jakarta.

"Saya kenal kinerjanya. Saya kenal kinerjanya. Mudah mudah bisa mempercepat program yang selama ini tersendat belum tereksekusi, agar kue pembangunan bisa segera dirasakan warga Jakarta," katanya. 

Elite PDIP Minta Money Politics Dilegalkan, ICW: Itu Menyesatkan!
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Respons Jokowi Tak Diundang Rakernas PDIP ke-V

Presiden Jokowi merespons tak diundang ke Rakernas PDIP ke-V yang akan diselenggarakan pada 24-26 Mei 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 Mei 2024