Kritisi Penangkapan Massal Petani Sawit, DPR: Pemerintah Harus Adil

Petani kelapa sawit memanen tandan buah segar kelapa sawit di tengah banjir luapan Sungai Kampar, Riau. (Foto ilustrasi)
Petani kelapa sawit memanen tandan buah segar kelapa sawit di tengah banjir luapan Sungai Kampar, Riau. (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hadly V

“Kasus di Bengkulu ini merupakan contoh dari sekian banyak kasus penguasaan lahan oleh perusahaan pemilik modal dengan masyarakat yang berprofesi petani sawit,” ujarnya.

Johan berharap pemerintah bisa segera mengurai benang kusut penyebab konflik. Dia mengingatkan pentingnya kebijakan yang menghadirkan keadilan bagi petani dan pihak mana pun.

Ia mengatakan petani perlu dibantu karena mereka membutuhkan lahan perkebunan sawit. Selain itu, berupaya meningkatkan sumbangsih perusahaan pada desa penyangga dan masyarakat sekitarnya.

“Saya menilai akar konflik ini terjadi akibat adanya kepemilikan lahan yang dianggap ditelantarkan dan belum digarap serta kegagalan mekanisme proses ganti rugi dari lahan yang menjadi sengketa," tuturnya.

Dia menyebut langkah penangkapan massal para petani sawit sebagai cara gegabah dan sembrono.

"Maka tindakan menangkap massal para petani sawit adalah tindakan gegabah dan sembrono dengan tuduhan pencurian, ketika petani panen di lahan konflik, untuk itu pemerintah harus segera hadir membantu proses penyelesaian konflik ini,” ujarnya.