KPU Beberkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp76 Triliun, Ini Rinciannya
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan rincian anggaran Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp76 triliun. Dari jumlah itu, mayoritas digunakan untuk membiayai pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang dimulai 14 Juni 2022 ini.
"Sekitar 82,71 persen atau Rp63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu (elektoral proses) dan kegiatan dukungan tahapan pemilu sekitar 17 persen atau Rp13,2 triliun," kata Hasyim di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022.
Hasyim melanjutkan, biaya pelaksanaan tahapan pemilu mencakup honor badan ad hoc mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK); logistik pemilu; dan alat pelindung diri.
Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Dia mengatakan, anggaran yang paling besar adalah honor dan biaya operasional badan adhoc sekitar Rp34,4 triliun atau 44,9 persen.
"Anggaran badan ad hoc itu kalau dilihat dari segi jumlahnya orangnya, PPK itu sekitar 36.000, PPS 260.000, dan KPPS 5.665.717 termasuk badan hukum di luar negeri dan juga dukungan sekretariat badan hukum. Total badan hukum itu diperlukan personel atau orang itu sekitar 8.578.564 orang," jelas Hasyim.
Kemudian, dia menambahkan, anggaran logistik pemilu sebesar Rp16 triliun atau 20,9 persen dan alat pelindung diri sebesar Rp4,6 triliun. Pun, jika terjadi putaran kedua anggarannya menjadi Rp12,4 triliun.
Dia menekankan selain anggaran elektoral proses, pihaknya juga menyediakan anggaran kegiatan dukungan tahapan pemilu sekitar Rp13,2 triliun atau 17 persen dari total anggaran Pemilu Serentak 2024. Anggaran itu, lanjut Hasyim, akan digunakan untuk pembangunan rehabilitasi gedung kantor dan Gudang sekitar 549 satuan kerja atau satker.
"Kemudian kantor-kantor kita ada juga yang kena gempa, badai dan sebagainya, kalau terjadi setidaknya ada antisipasinya. Lalu untuk sarana dan operasional 549 satker kemudian anggota KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan pegawai sekretariat KPU," imbuhnya.
