- VIVA / Andrew Tito (Jakarta)
VIVA – Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, kembali mencuat. Rabu lusa, 15 Juni 2022 dikabarkan perombakan kabinet akan dilakukan. Isu seperti ini kerap terjadi, namun tidak ada yang bisa memberi kepastian apakah benar atau tidak.
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan, hingga hari ini belum menerima informasi resmi mengenai rencana perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju tersebut.
“Kami juga sudah mendengar dari teman-teman media khususnya bahwa tanggal 15 (Juni 2022) ada reshuffle. Berhubung ini datangnya dari teman-teman media, ya tentu kan kami tidak bisa mengonfirmasi, apalagi dalam hal ini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada PAN,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.
Eddy mengatakan, mengenai reshuffle kabinet, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, itu merupakan hak prerogratif Presiden, untuk mengganti jajaran menteri di kabinetnya.
“Oleh karena itu tentu kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogratif Presiden. Kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan Presiden,” kata Eddy.
Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menegaskan bahwa partainya tetap komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf hingga akhir masa jabatannya di tahun 2024. Walaupun, kata dia, reshuffle kabinet belum tentu mengakomodir PAN.
“PAN dalam hal ini perlu saya tegaskan adalah partai pendukung pemerintah dan kami sudah berkomitmen dari awal untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi- Maruf sampai dengan 2024 sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wapres,” ujarnya.
Saat disinggung soal pos kementerian ekonomi yang sempat disorot Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, PAN, lanjut Eddy enggan berspekulasi mengenai hal itu. Sekalipun PAN diminta untuk mengisi pos kementerian tersebut nantinya, Eddy menyerahkan keputusan tersebut ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
“Seluruh keputusan internal PAN yang menyangkut kader yang ditempatkan di manapun itu ada keputusannya di tangan Ketum PAN. Kami tidak ingin berspekulasi apalagi berasumsi karena sepenuhnya itu ada di tangan ketum,” jelasnya.
