- VIVA/Anwar Sadat
VIVA – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 tidak memaksakan pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru. Menurut Ibas, pembangunan mesti disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
"Bagaimana tentang pembangunan IKN, kami tidak 'apriori' dengan keputusan negara, membangun ibu kota Nusantara ini. Tapi, tolong direncanakan dengan bijak," kata Ibas dikutip pada Kamis, 16 Juni 2022.
Menurut Ibas, pembangunan IKN akan menyedot anggaran yang sangat besar. Kata dia, hal ini bakal berdampak kepada pemerataan pembangunan nasional yang juga bagian dari program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang begitu besar untuk IKN saja? Ketimbang kita harus melakukan distribusi pemerataan pembangunan di seluruh tanah air," jelas Ibas.
Presiden Jokowi dan Sejumlah Menteri Kabinet di Titik Nol IKN
- Sekretariat Presiden
Dengan demikian, jika kedua program prioritas itu dijalankan secara bersamaan maka ia khawatir akan terjadi peningkatan terhadap hutang negara. Ia menekankan jika beban utang negara bertambah maka imbasnya nanti ke generasi bangsa.
"Dan, kalau kita harus memaksakan dua-duanya besar dan tinggi, berarti utang negara kita juga tinggi. Yang akhirnya beban utang negara antar generasi pun menjadi lebih luas," ujarnya.
Maka itu, Ibas menyarankan supaya anggaran pembangunan IKN dapat dikaji ulang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.
"Tolong itu juga menjadi diskusi dan perencanaan negara disesuaikan dengan keuangan negara tentunya, agar kita tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan non prioritas tersebut," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.
