Di Depan Pimpinan KPK, Hasto Sebut PDIP Bikin Rekening Gotong Royong

VIVA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan pihaknya membuat rekening gotong royong sebagai solusi untuk menekan biaya politik yang tinggi. Hasto mengatakan demikian saat menemui pimpinan KPK.

"Terkait dengan Pilkada yang berbiaya mahal, Pak Firli, kami juga sudah mencoba mengatasi dengan cara membuat rekening gotong royong," kata Hasto, dalam agenda 'Politik Cerdas Berintegritas' Terpadu di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. 

Hasto mengklaim PDIP tidak pernah meminta 'mahar politik' untuk pencalonan seseorang sebagai calon kepala daerah atau anggota legislatif. Menurut dia, PDIP justru memberikan bantuan agar tak memberatkan seseorang yang akan maju dalam Pilkada/Pileg tersebut.



Ketua KPK Firli Bahuri

Photo :

• ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Dia mencontohkan dukungan yang dilakukan PDIP ke Jokowi saat maju di Pilkada DKI 2012.

"Sebagai contoh, misalnya Pak Jokowi ketika mencalonkan sebagai calon gubernur (DKI Jakarta), itu partai yang mencarikan dana saksi, bukan dari pak Jokowi. Begitu juga daerah-daerah lain," ujarnya. 

Pun, mengacu pada data KPK sejak 2004 hingga Januari 2022, para pelaku korupsi yang berasal dari proses politik cukup mendominasi. Tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan Gubernur, serta sebanyak 148 Wali Kota/Bupati dan Wakil diproses hukum oleh KPK. 

Biaya besar dalam proses politik menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan korupsi untuk memperoleh penghasilan tambahan guna menutup pembiayaan tersebut. 

Penelitian KPK mengungkapkan biaya yang perlu disiapkan untuk mengikuti Pilkada sebesar Rp5-10 miliar, bahkan hingga Rp65 miliar. Hal ini pernah disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri pada 20 Oktober 2020 lalu. 

Tidak jarang pasangan calon kepala daerah mencari bantuan dari pihak ketiga. Kandidat kepala daerah itu pun melontarkan janji akan mengakomodasi kepentingan mereka saat sudah menjabat kelak. 

KPK menyampaikan untuk Pilkada 2017 dan 2018, sudah 82,3 persen calon kepala daerah dibiayai sponsor.

Halaman Selanjutnya

Biaya besar dalam proses politik menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan korupsi untuk memperoleh penghasilan tambahan guna menutup pembiayaan tersebut.