Gugatan PT Ditolak, Yusril Sebut MK The Guardian of Oligarchy

Pakar hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra.
Pakar hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Eduward Ambarita

VIVA Politik – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kembali menolak judicial review presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang dimohonkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. Putusan itu disampaikan dalam sidang pembacaan putusan Kamis 7 Juli 2022.

Yusril menilai putusan tersebut merupakan tragedi serta ancaman demokrasi dengan memunculkan oligarki kekuasaan. 

"Ini adalah sebuah tragedi dalam sejarah konstitusi dan perjalanan politik bangsa kita," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat 8 Juli 2022.

Menurut Yusril, kedepannya akan terjadi hal yang aneh dalam demokrasi. Yakni, calon presiden yang maju adalah calon yang didukung oleh parpol berdasarkan threshold hasil Pileg lima tahun sebelumnya. 

"Calon Presiden dan Wakil Presiden yang muncul hanya itu-itu saja, dan dari kelompok kekuatan politik besar di DPR yang baik sendiri atau secara gabungan mempunyai 20 persen kursi di DPR," ujar Yusril.

"Padahal dalam lima tahun itu, para pemilih dalam Pemilu sudah berubah, formasi koalisi dan kekuatan politik juga sudah berubah. Namun segala keanehan ini tetap ingin dipertahankan MK," tambahnya.

Yusril mengungkap, Mahkamah Konstitusi bukan lagi “the guardian of the constitution” dan penjaga tegaknya demokrasi, tetapi telah berubah menjadi “the guardian of oligarchy”.