Berita Terbaru Presidential threshold

Bagi PKS, mestinya MK juga berlakukan untuk presidential threshold yang berlaku saat ini yakni 20 persen

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni sindir keras putusan MK yang hapus ambang batas DPR 4 persen. Dia bilang MK seperti jadi over confident.

Fahri Hamzah mengkritik perlunya revisi UU Parpol dan UU Pemilu. Dia bilang, pemilu di Tanah Air semakin liar ketegangannya.

Partai Gerindra mengeklaim sudah siap mendaftarkan bakal calon presiden Prabowo Subianto ke KPU meski sosok bakal calon wakil presidennya belum ditentukan.

Alasan petinggi PKB itu karena pendaftaran akan dilakukan pada Oktober 2023. Tapi, baru satu poros yang sudah deklarasikan pasangan capres dan cawapres.

Partai Buruh mau syarat presidential threshold 20 persen dicabut sehingga banyak pilihan figur bakal capres dan cawapres 2024.

Ratusan massa dari Partai Buruh dan juga organisasi serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan patung kuda dan seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat,

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh melakukan demo besar-besaran di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat (Jakpus).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal membeberkan beberapa alasan pihaknya akan mengajukan judicial review ke MK soal parliamentary dan presidential threshold.

Ketua DPP PDIP, Aria Bima mengaku heran dengan sejumlah elite dari partai politik yang memberi persyaratan kepada PDIP jika ingin bergabung dalam koalisi di Pilpres 2024.

PKN dalam gugatannya ingin partai non parlemen bisa mengusung capres sendiri di Pemilu 2024. Namun, MK menilai PKN tak punya kedudukan hukum atau legal standing.

Yusril menyebut MK untuk remeh temeh seperti gugatan proporsional pemilu malah diputuskan. Beda dengan presidential threshold (PT).