Fungsi Legislasi DPR Terganggu jika Parliamentary Threshold Dihapus, Menurut Elite Gerindra

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Sumber :
  • VIVA.co.id/Edwin Firdaus

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti wacana meniadakan parliamentary threshold (PT) menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold. Menurut Dasco, apabila itu terjadi, maka akan mengganggu kinerja DPR.

img_title Dasco Ceritakan Putrinya Jadi Sasaran Perundungan Karena Imbas dari Politik

Sebab, jika parliamentary threshold dihapuskan, maka seluruh parpol bisa duduk di parlemen. Saat ini parliamentary threshold diatur harus 4 persen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ya, mungkin bagi partai yang selama ini enggak pernah dapet ambang batas, ya, itu wajar saja diusulkan. Tetapi ada plus-minusnya kan. Kalau semua partai politik yang nanti ikut pemilu lalu kemudian 0 persen, semua bisa duduk di DPR, ya kan kita sudah tahu bahwa fungsi-fungsi DPR itu legislasi, pengawasan, dan anggaran juga harus kemudian terkonsolidasi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Januari 2025.

img_title Dasco Pastikan Tak Ada Pembahasan Politik dalam Pertemuan dengan Menhan Sjafrie

Dasco menambahkan, jika terlalu banyak parpol yang masuk ke DPR maka fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang sebagai salah satu tugas DPR bisa terganggu.

img_title Komisi I DPR Buka Peluang Ubah RUU Penyiaran, Aspirasi Kreator Konten Bakal Ditampung

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra

Photo :
  • VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Sehingga kalau terlalu banyak dari banyak partai, ya, kita khawatir bahwa kemudian fungsi-fungsi ini akan juga terganggu dan membuat juga pemerintah terganggu,” kata Katua Harian Partai Gerindra tersebut.

Peluang dihapuskan parliamentary threshold disampaikan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. 

Uya Kuya raih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Unissula Semarang

Uya Kuya Pamer Ijazah S1 dan Magister, Imbas Munculnya Petisi Desak Anggota DPR Buktikan Kelulusan

Baru-baru ini muncul sebuah petisi yang meminta agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dapat menunjukkan ijazah mereka secara transparan.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut