- ANTARA FOTO/Novrian Arbi
VIVA Politik – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa jadi perhatian karena dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Elite PPP pasang badan membela Suharso.
Menanggapi itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyampaikan sebagai pimpinan parpol, Suharso harus kuat mendapat serangan politik.
Menurut dia, dengan sudah dimulainya tahapan pemilu, Suharso mesti bisa menjaga kesolidan partai berlambang kabah itu.
"Petinggi partai memang kerap mendapatkan ujian seperti ini. Tentu tidak lepas dari urusan di internal atau eksternal partai yang harus segera diberesi. Apa yang menjadi tuduhan, harus dibuktikan, diuji kebenarannya atau tidak," kata Ujang, Jumat, 22 Juli 2022.
Ujang menganalisa dinamika di PPP jadi tantangan untuk Suharso dan kader partai tersebut. Dia mengingatkan kembali saat ini yang terpenting bisa menjaga kesolidan dan stabilitas PPP. Dia menilai elite PPP juga sudah menangkal serangan yang ditujukan ke Suharso.
"Sejauh ini sudah dibuktikan, dibuka dan diklarifikasi, itu menjadi langkah yang bagus. Di sisi lain, Suharso juga tetap harus bisa menjaga stabilitas di segala lini," tutur Ujang,
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.
- Istimewa
Menurut dia, jika serangan terhadap Suharso tak terbukti dan hanya sekadar tudingan maka secara politik bisa menaikan derajat Menteri Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas) itu.
"Sebelumnya sudah diklarifikasi dan membuat tuduhan tidak benar, maka akan berdampak menaikan derajat Suharso," ujar Ujang.
Pembelaan Elite PPP
Ketua DPP PPP Syarifah Amelia menyampaikan ada oknum yang sengaja melakukan fitnah terkait kejanggalan kenaikan harta kekayaan Suharso. Dia menyindir manuver oknum tersebut yang sengaja mengangkat tuduhan tersebut ke media massa.
"Tentu dapat dipastikan motif di balik fitnahan ini tidak lain sebagai whistle blowing untuk merusak kondusifitas dan soliditas PPP yang saat ini terus melakukan konsolidasi menyongsong jalan kemenangan 2024," kata Amel, beberapa hari lalu.
Amel mengatakan pada 2018, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Suharso memuat data dari tahun-tahun sebelumnya termasuk harta pasangan senilai sekitar Rp14,5 miliar.
Namun, ia menekankan harta tersebut bukan atas nama Suharso, melainkan berkaitan dengan pernikahan pertamanya.
"Beliau telah berpisah dengan isteri pertama sehingga dicatat sebagai penghapusan lainnya. Oleh karenanya, yang dianggap murni harta Ketum Suharso hanya berupa saldo tabungan atas nama Suharso Monoarfa senilai Rp84 juta," jelas Amel.
Pun, Amel menambahkan, terdapat harta atas nama isteri kedua Suharso. Tapi, karena adanya perjanjian pisah harta, maka hal itu dinyatakan tidak perlu dicatatkan dalam LHKPN Suharso.
"Sedang pendapatan tahunan Ketum Suharso dari gaji senilai hampir Rp1 miliar sebanding dengan pengeluaran rutin bulanan, tahunan beliau," tuturnya.
Lebih lanjut, Amel menilai pada 2019, KPK juga merubah aturan mengenai pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN. Menurutnya, jika pada aturan 2016 mengakui perjanjian pisah harta, kemudian diubah jadi tidak mengakui perjanjian pisah harta pasangan/istri dalam aturan terbaru.
"Hal ini menyebabkan harta kas/setara kas isteri Ketum yang saat itu juga menjabat sebagai Anggota DPR RI senilai sekitar Rp84 miliar di mana yang paling signifikan misalnya aset tanah dan bangunan sekolahan di daerah Kebayoran Lama senilai Rp60 miliar serta beberapa unit apartment ini juga diakui sebagai harta Ketum," jelasnya.
"Kemudian, jumlah ini dikurangi hutang konsumtif seperti cicilan dan lainnya senilai Rp24 miliar, menjadikan harta Ketum Suharso yang diakui jadi sekitar Rp61 miliar," tuturnya.
