DPR Minta Pemerintah Jemput Bola Agar Paypal Cs Segera Daftar PSE

Ketua Komisi I DPR RI,Meutya Hafid (tengah) saat memimpin rapat.
Sumber :
  • Twitter: Meutya Hafid

“Dalam memberikan layanan kepada konsumen, PSE harus tertib pada aturan yang berlaku,” kata Legislator dari Dapil Sumatera Utara I tersebut.

img_title Pemerintah Bakal Bagi-bagi HP Gratis ke Rakyat, Siapa Saja yang Berpeluang Dapat?

Berbagai Negara Terapkan Aturan Serupa

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Meutya menambahkan, berbagai negara juga menerapkan aturan serupa untuk melindungi warga negaranya. Ia memberi contoh, setidaknya ada 7 negara yang menerapkan aturan ketat bagi Google hingga Meta meskipun bukan hanya terkait dengan pendaftaran platform, yakni Amerika, Inggris, Uni Eropa, Cina, Australia, India dan Korea Selatan.

img_title Prabowo Punya 2 Wamenhan, Ini Beda Tugas Jenderal Richard Tampubolon dan Yusuf Jauhari

“Pengguna internet juga harus menyadari bahwa pemerintah berupaya keras untuk melindungi pengguna internet lewat aturan PSE. Aturan tersebut yang akan menjadi dasar hukum jika terjadi permasalahan,” kata Meutya.

Lewat penerapan aturan PSE ini, diharapkan tidak lagi terjadi berbagai kasus kejahatan digital seperti pengumpulan dan kebocoran data personal maupun terkait transaksi keuangan. Meutya menilai PSE menjadi langkah strategis pemerintah dalam melakukan mitigasi masalah di bidang digital.

img_title DPR Pertanyakan Dasar Hukum Pemerintah Salurkan Gaji ASN Lewat Kopdes

“Sosialisasi juga perlu kian dimasifkan terhadap pengguna platform digital agar bersiap terhadap sanksi yang mungkin dijatuhkan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak patuh dengan aturan PSE,” katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Jangan sampai, pengguna internet justru dirugikan dengan ketidakpatuhan perusahaan-perusahaan tersebut terhadap aturan yang diterapkan pemerintah Indonesia,” tambah Meutya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman

Pemerintah Hormati Kebebasan Berpendapat, tapi Harus Bertanggung Jawab

Pemerintah melalui Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menanggapi aski demonstrasi yang berlangsung di beberapa lokasi Selasa 20 Oktober

img_title
VIVA.co.id
20 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut