Nasdem : Banyak PSE Privat Tak Bayar Pajak
- VIVA / Ridho Permana
VIVA Politik – Ketua DPP Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi menyebut tindakan Pengguna Sistem Internet (PSE) dari luar tertentu bersifat tidak fair. Ketika diblokir bukannya keluar untuk membicarakan langkah sesuai aturan yang ada, tapi justru mendorong militansi user nasional untuk memprotes pemerintah demi kepentingan PSE privat ini.
“Sikap ini tidak ada gunanya karena jika tidak sekarang maka nanti juga semua PSE ini akan ditertibkan. Semua harus mendaftarkan kembali. Karena kalau tidak ditertibkan seperti ini maka semua PSE ini akan bebas mengeksploitasi rakyat negara ini. Mereka mendapat keuntungan besar. Keuntungan diatas kerugian bangsa Indonesia,” kata Teuku kepada awak media, Kamis, 4 Agustus 2022.
Teuku menjelaskan, dalam rangka penertiban ini, pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi intensif dengan komunitas bisnis Amerika bahwa Indonesia akan memberlakukan peraturan baru untuk menertibkan semua.
Setelah itu, pemerintah baru membuat aturan yaitu Permenkominfo PSE privat pada tahun 2020. Kemudian, pemerintah melakukan sosialisi massif agar semua pihak mengetahui tentang keberadaan Permenkominfo tersebut.
Sehingga, tegas dia, Permenkominfo ini dibuat untuk menjamin legalitas kehadiran semua PSE privat ini agar mereka dapat diawasi dan dapat kenakan pajak.
“Sekarang banyak diantara mereka tidak membayar pajak. Juga jika hadir Indonesia secara ilegal, siapakah yang dapat diminta pertanggungjawaban jika ada kerugian pihak user nasional? Tapi yang utama adalah himbauan para ibu-ibu rumah tangga untuk menertibkan para gamer atau game online di Indonesia. Mereka sangat sangat khawatir dengan pengaruh buruk game online dari gamer yang tanpa mampu dikontrol pemerintah,” jelasnya.
Karena itu, Teuku mengimbau kepada PSE privat tertentu yang belum mendaftar, keluar dari persembunyian dan hadirlah di Indonesia secara baik. “Jangan berlindung di balik user,” imbuhnya.
Kepala Bakom Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik dan Masukan Masyarakat
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Baca selengkapnya
