Ridwan Kamil: Semua Bicara 2045, Saya Setuju tapi Jangan Bertengkar
- VIVA/Adi Suparman
VIVA Politik – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan kepada para insan pers untuk mengurangi penggunaan politik identitas yang merusak persatuan bangsa terutama dalam momentum pemilu tahun 2024.
"Saya titip ke depan narasi-narasi yang mempersatukan, kurangi politik identitas dan hal-hal yang dapat merusak NKRI," kata Ridwan Kamil saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi peringatan 10 tahun Forum Pemred dengan tema "Memajukan Pers Menyatukan Bangsa" di Hotel Raffless, Jakarta, Jumat malam, 5 Agustus 2022.
Menurutnya, Indonesia bisa terus kondusif tanpa diganggu oleh berita-berita yang sifatnya meresahkan serta tidak memberikan panggung kepada figur yang tidak menginspirasi. "Kita tentu ingin kondusif, damai, bisa konser lagi, pariwisata maju, dan lainnya," katanya.
Anggota KPPS mengecek surat suara saat sesi penghitungan suara Pemilu serentak 2019. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Terciptanya kondusivitas tersebut juga menjadi satu syarat utama Indonesia bisa menjadi negara adidaya pada 2045. "Apa mimpi di masa depan? Semua orang berbicara tentang 2045. Saya setuju tapi syaratnya jangan bertengkar, karena akhirnya tidak punya waktu untuk berkembang dan produktif," katanya.
Diskusi Forum Pemred itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Di sela acara, turut ditayangkan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk peringatan 10 tahun Forum Pemred. "Selamat ulang tahun ke-10 Forum Pemred Indonesia, teruslah menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebebasan pers," ujar Jokowi, dalam video rekaman itu.
Ilustrasi wartawan atau pers.
- Pixabay
Jokowi mengajak insan pers untuk konsisten menghadirkan pemberitaan berdasarkan karya jurnalistik yang berkualitas, memerangi hoaks dan fitnah yang dapat memecah belah bangsa. "Saya mengajak untuk terus menjaga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar," katanya.
