- VIVAnews/Eka Permadi
VIVA Politik – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, mengingatkan pemerintah selain pengawasan implementasi MoU Penempatan Pekerja Migran Domestik antara Indonesia dan Malaysia, ada juga yang tidak kalah penting.
Yakni upaya pemerintah memastikan praktek-praktek pengiriman PMI ilegal, khususnya ke Malaysia harus benar-benar diawasi. Aryani mendesak para pelakunya ditindak tegas. Hal ini dimintanya seiring mulai dibukanya pengiriman PMI ke Malaysia.
"Ini penting kami ingatkan agar MoU ini jangan membuat kita berpuas diri bahwa persoalan marginalisasi PMI yang selama ini kita lawan akan beres dengan sendirinya sementara pengiriman ilegal masih marak terjadi. Ini perlu jadi catatan kami untuk pemerintah sehingga upaya perlindungan kita terhadap PMI berjalan simultan," kata Christina kepada wartawan di Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.
Sejumlah pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Utara, menunggu giliran untuk pemeriksaan swab oleh Satgas Penanganan COVID-19 pada 22-23 April 2021.
- ANTARA
Kasus yang menimpa PMI selama ini, khususnya yang ada di Malaysia, diakui akibat pengiriman ilegal atau unprosedural. Bahwa saat ini, sudah ada MoU antara Indonesia dan Malaysia harus dibarengi dengan implementasi komitmen pemberantasan mafia pengiriman PMI secara ilegal.
"Pintu-pintu masuk Malaysia melalui jalur tikus itu harus dipastikan betul pengawasannya maksimal. Jika ternyata masih ada oknum atau pihak tertentu yang memfasilitasi harus ditindak tegas. Kami misalnya termasuk percaya dengan komitmen Panglima TNI dalam upaya bersama memberantas ini," jelas Christina.
Dia juga mengungkapkan telah membuka komunikasi khusus dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, terkait upaya mengatasi perdagangan orang tersebut, beberapa waktu lalu.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menginspeksi mendadak ke kantor salah satu penyalur pekerja migran, PT Graha Ayukarsa, di Kedaung Wetan, Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Kamis, 19 November 2020.
- VIVA/Sherly
Lebih dari itu wakil rakyat daerah pemilihan DKI Jakarta II ini, juga mempertanyakan Satgas Human Trafficking yang pernah direncanakan pemerintah sebelumnya. Menurut Christina upaya Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang yang dibarengi dengan implementasi MoU, akan banyak membantu upaya negara memaksimalkan perlindungan PMI.
"Nah itu sekarang sudah sejauh mana, baik pembentukan maupun implementasinya? Kalau kita hanya berpegang pada MoU tentu tidak bisa pastikan semua akan berjalan baik. Harus sinkron juga dengan upaya di dalam negeri memberantas praktek-praktek mafia pengiriman PMI secara ilegal," jelas dia.
