Presiden PKS Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi, Tolak Kenaikan BBM
- Dok. PKS
VIVA Politik – Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang berisi penolakan rencana kenaikan harga BBM subsidi. Pada bagian awal surat terbukanya itu, Syaikhu mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dalam penanganan COVID-19 yang berjalan baik.
Namun menurutnya, saat ini terkait ekonomi bangsa belum sepenuhnya pulih. Syaikhu menilai saat ini rakyat tengah berusaha bangkit dan rakyat berharap besar bisa kembali bekerja, berusaha, dan beraktivitas normal sebagaimana sebelum pandemi Covid-19.
"Di saat rakyat masih berjuang bangkit kembali, kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar. Kami meminta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang," kata Syaikhu dalam surat terbukanya kepada Jokowi, Kamis malam 1 September 2022.
Ilustrasi Kemiskinan (Facebook/Celoteh Rakyat Miskin)
- U-Report
Dia menambahkan, ekonomi rakyat saat ini te gah sulit karena harga sembako tengah naik, dan sebelumnya harga minyak goreng juga sempat melambung tinggi. Dampak dari itu semua, saat ini masyarakat masih belum stabil dan dia menyebut tidak tepat apabila BBM dinaikkan.
"Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat, Dua tahun rakyat terpukul pandemi, ekonomi mereka tertatih-tatih untuk bangkit kembali. Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik," ujarnya
Kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut Syaikhu, akan menurunkan daya beli masyarakat, berbagai kalangan. Pedagang, sopir, pelajar dan pekerja atau buruh akan semakin kesulitan dan mengalami keterpurukan ekonomi.
Video anak pemulung dikabarkan meninggal dunia karena kelaparan.
- VIVAnews
PKS juga menurut Syaikhu banyak mendapat pertanyaan mengenai langkah Pemerintah yang dengan mudah memutuskan pemindahan IKN, membangun proyek kereta cepat dan proyek lainnya yang menghabiskan dana besar. Namun untuk memberikan subsidi BBM kepada Rakyat, Pemerintah merasa tidak mampu.
"Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat, Kami juga memahami bahwa Bapak Presiden akan menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun demikian, bukankan Bantuan Langsung Tunai adalah kebijakan yang dulu sering Bapak Presiden kritik karena itu tidak baik bagi peningkatan produktivitas masyarakat? Bantuan sosial hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak," kata Syaikhu.
Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu mengatakan, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Apalagi, dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan yaitu ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.
Aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Ternate menolak kenaikan harga BBM
- Ikbal Hamzah/tvOne Ternate
PKS memandang bahwa pembengkakan biaya APBN seharusnya bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan menghindari praktik korupsi. Selain itu, Pemerintah seharusnya juga bisa menunda terlebih dahulu proyek-proyek besar yang tidak prioritas.
"Oleh karena itu, berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Syaikhu
Dia berharap pandangan yang diberikan PKS itu dapat menjadi perhatian penting Presiden untuk meninjau kembali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemimpinnya," ujar Syaikhu
