AHY Minta Pemerintah Tunda Proyek IKN dan Kereta Cepat

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Rapimnas di JCC, Senayan.
Sumber :
  • Youtube Partai Demokrat

VIVA Politik - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan catatan kritis mengenai Ibu Kota Negara Nusantara yang digagas pemerintahan Joko Widodo.

Whoosh Tebar Promo Wisata Sampai 12 Mei 2024, Simak!

Pidato Politik di Rapimnas Demokrat

Catatan kritis tersebut disampaikan AHY dalam pidato politiknya di Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 16 September 2022.

Kata Demokrat Penambahan Kementerian Agar Rakyat Bisa Lebih Diurus

Jakarta Tidak Ideal Jadi Ibu Kota Negara

AHY mengatakan kondisi Jakarta saat ini memang sudah tidak ideal menjadi ibu kota negara. AHY pun mengamini, pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga memungkinkan.

Demokrat Sebut "Wajar dan Sah-sah Saja" Parpol KIM Minta Jatah Menteri kepada Prabowo 

Kendati begitu, ditekankan AHY, Partai Demokrat memiliki sejumlah catatan terkait dengan pembangunan IKN tersebut. Menurut AHY, pembangunan IKN harus dikonsepkan dan direncanakan dengan baik.

“Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya. Pemerintah harus memikirkan, ‘timing’, dan jangka wakt pembangunannya,” kata AHY.

Pembangunan Ibu Kota Negara Perlu Waktu yang Cukup

AHY menuturkan di belahan dunia manapun pembangunan ibu kota negara memerlukan waktu yang cukup panjang dan timing yang tepat dalam melakukan.

“Dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara,” kata AHY.

Selain mengenai pembangunan IKN Nusantara, AHY juga menyoroti proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir proyek ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara dari APBN.

“Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN. Nilai proyeknya pun, semakin membengkak, dari skema perhitungan awal,” ujarnya.

Perencanaan Matang

Oleh karena itu, terang AHY, Partai Demokrat menyarankan agar dalam membangun megaproyek harus dilakukan dengan perencanaan matang. Hal ini penting agar pembangunan tidak mudah berubah di tengah jalan lantaran dapat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri.

“Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika mega proyek itu didanai dari utang. Utang ini, justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi, kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat,” kata AHY.

AHY menambahkan, menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu. Menurut putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya.

“Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi rakyat,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya