- Istimewa
VIVA Politik – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto, meminta Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna Laoly, mempertimbangkan penjabat ASN Imigrasi Kemenkumham untuk menjadi Dirjen Imigrasi, yang sedang dalam proses seleksi.
Menurut Didik, sebagai organisasi teknis kementerian, sebaiknya posisi Dirjen Imigrasi diisi oleh mereka yang memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman teknis keimigrasian.
"Saya sepakat dan juga mendorong untuk memberikan kesempatan dan ruang (untuk jadi Dirjen) kepada ASN karir di Kemenkumham yang memang sejak dari awal mereka menjadi tulang punggung dan dididik serta berkarir di Imigrasi," kata Didik kepada wartawan, Senin, 19 September 2022.
Teguran Jokowi ke Imigrasi
Ilustrasi WNA di Imigrasi
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Didik mengungkapkan, teguran keras Presiden Jokowi kepada Plt Dirjen Imigrasi baru-baru ini mengindikasikan perlu peningkatan kinerja di imigrasi. Menurut politikus Partai Demokrat itu, teguran Jokowi harus menjadi peringatan juga bagi Menkumham Yasonna untuk membenahi internalnya.
"Jika mendengar apa yang dikeluhkan Presiden terkait dengan kinerja Dirjen Imigrasi yang dianggap perlu ditingkatkan profesionalitasnya, tentu itu menjadi kode keras buat Menkumham untuk membenahi internalnya. Apalagi salah satu sebabnya adalah penempatan personil non-karir yang dianggap menjadi permasalahannya," ujarnya.
Didik juga meyakini, bahwa banyak ASN karir yang mempunyai kemampuan teknis dan managerial untuk menjadi Dirjen Imigrasi.
“Saya yakin tidak kurang-kurang ASN karir di Kemenkumham yang mempunyai integritas, profesionalitas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan rekam jejak yang jauh lebih baik," kata dia.
Lebih lanjut, Didik mengingatkan agar pemilihan dan pengangkatan Dirjen Imigrasi mendatang harus benar-benar profesional dan akuntabel. Pemilihan dirjen, ditekankannya, tidak boleh hanya berdasarkan pada kepentingan politis atau kepentingan lain selain untuk membawa kinerja Imigrasi optimal.
"Basis pengangkatan Dirjen harusnya lebih kepada profesionalitas dan bukan akomodasi yang sifatnya politis, karena dirjen harus memimpin Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. Ya idealnya pejabat karir harusnya lebih mumpuni," imbuhnya.
Plt Dirjen Imigrasi Kemekumhan Widodo Ekatjahjana mendapat sorotan karena disentil keras oleh Presiden Jokowi, yang mengatakan mendapat banyak laporan jelek mengenai kinerja layanan Imigrasi, terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Jokowi pun meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti.
“Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus,” kata Presiden Jokowi.
Widodo Ekatjahjana menjadi Plt Dirjen Imigrasi sejak 30 Juni 2021 menggantikan posisi Jhoni Ginting yang memasuki masa pensiun. Widodo juga menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham. Hal ini berarti sudah setahun lebih jabatan Dirjen diisi oleh Plt. Kemudian, pada 27 Juli 2022 lalu, Kemenkumham baru mengumumkan seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Imigrasi pun baru.
Seleksi terbuka ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor SEK-KP.03.03-573 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, proses open bidding atau lelang jabatan terbuka untuk mengisi posisi itu, saat ini masih berlangsung. Dia mengatakan, saat ini tahapan seleksi pun tinggal memasuki proses final.
Saat ini, terdapat 10 peserta dengan berbagai macam latar belakang akan mengikuti tahap akhir seleksi Dirjen Imigrasi, yakni wawancara setelah dinyatakan lulus seleksi kompetensi bidang (penulisan makalah) dan kompetensi manajerial dan sosial kultural (asesmen).
Setelah Plt Dirjen Imigrasi mendapat sorotan, sejumlah pihak mendorong agar posisi Dirjen Imigrasi diisi oleh pejabat ASN Imigrasi yang memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
