Pemprov Papua: WTP Kedelapan Bukti Pengelolaan Keuangan yang Kredibel
- ANTARA
VIVA Politik – Pemerintah Provinsi Papua menyatakan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali secara berturut-turut merupakan bukti pengelolaan keuangan yang kredibel dan sesuai prosedur.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Yudianto kepada Antara di Jayapura, Jumat, 23 September 2022, mengatakan penghargaan ini merupakan kerja keras bersama dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
"Kami secara konsisten terus melakukan evaluasi dalam mengelola keuangan," katanya.
Gubernur Papua Lukas Enembe
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
Menurut Jeri, perolehan WTP secara berturut-turut, selain merupakan kerja bersama, juga karena adanya pengawasan secara internal dari Sekda dan Gubernur Papua.
"Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Sekda selalu memonitor pelaksanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari aspek fisik dan pelaporan keuangan," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua meraih penghargaan Opini WTP atas penyusunan laporan keuangan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/9).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/tangkapan layar
Penghargaan tersebut diterima oleh Sekda Papua Ridwan Rumasukun didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Papua Nus Weya.
"Pemerintah bekerja luar biasa keras menggunakan instrumen APBN Untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resource ini tentu kemudian harus dipertanggungjawabkan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya.
Menurut Sri Mulyani, salah satu indikator pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan adalah perolehan opini WTP atas laporan keuangan.
Oleh karena itu, pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan atas raihan opini WTP untuk LKPP, LKBUN, LKKL, dan LKPD serta mendorong agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Jumlah yang memperoleh WTP tahun ini mengalami peningkatan, yakni pemerintah dari 500 menjadi 542 pemerintah daerah," ujarnya. (ant)
