Elite PKS: Jangan Memulai Polarisasi dengan Sebutan Provokatif semacam 'Nasdrun'
- Dok. PKS
VIVA Politik – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jazuli Juwaini meminta semua pihak tidak membawa narasi polarisasi politik yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
"Jangan memulai polarisasi dengan sebutan atau idiom yang provokatif semacam 'nasdrun'. Dulu sebutan 'kadrun' juga disematkan pihak lain terutama para buzzer politik, sehingga menimbulkan polarisasi yang sangat merugikan bangsa ini," kata Jazuli di Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2022.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu mengajak semua elemen bangsa untuk bersikap dewasa dalam menghadapi kontestasi politik. Para elite politik juga jangan memberi contoh tidak baik sehingga membawa perdebatan yang tidak produktif dalam berdemokrasi.
Prabowo Subianto saat orasi di hadapan kader Gerindra dan PKS.
- Repro Twitter
Perbedaan pilihan dalam demokrasi itu biasa saja, dia mengingatkan, apalagi kita masyarakat majemuk. Karena itu harus disikapi secara dewasa. Masyarakat diimbau tidak memunculkan narasi yang berpotensi memecah belah karena bangsa Indonesia sudah sepakat untuk menghargai kebinekaan.
Dia juga mengajak semua pihak untuk mengisi kontestasi politik dengan gagasan yang mencerdaskan bangsa dengan menunjukkan kualitas, kapabilitas, narasi positif, dan prestasi sehingga demokrasi Indonesia makin bernas dan cerdas.
Menurut dia, masyarakat perlu calon pemimpin yang berkualitas sehingga yang berlatar belakang kepala daerah silakan menceritakan program unggulan mereka dalam memimpin daerah.
Kampanye Akbar PKS
- VIVAnews/Tri Saputro
"Yang berlatar menteri, silakan tunjukkan capaiannya dalam memajukan sektor kementeriannya; yang berlatar pimpinan lembaga negara, tunjukkan kemampuan dalam memajukan lembaganya," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Jazuli, para calon pemimpin tersebut jangan menarik politik di Indonesia pada polarisasi yang memecah belah persatuan bangsa. (ant)
MK Resmi Tetapkan Empat Caleg PKS sebagai Anggota DPR RI Terpilih
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan empat caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) raih kemenangan dalam sidang dismissal Mahkamah Konstitusi MK pada 21 dan 22 Mei 2024
