Ganjar Siap Nyapres Cuma Disanksi Teguran, Apa Kabar Ancaman ‘Out’ Megawati?
- PDI Perjuangan
VIVA Politik – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah diberi sanksi oleh DPP PDI Perjuangan karena mengaku siap maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024. Namun, Ganjar hanya kena sanksi teguran dari DPP PDI Perjuangan.
Tampaknya, teguran ini tak sepadan dengan peringatan keras yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Bahwa, Megawati kerap mengingatkan kader PDI Perjuangan supaya 'keluar' jika melakukan manuver soal pencalonan Presiden.
Dalam pidato penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) II yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juni 2022. Megawati menyampaikan bahwa PDI Perjuangan memang ketua umumnya diberikan hak prerogratif oleh kadernya melalui kongres partai, beda dengan partai lainnya.
“Kalau di PDI Perjuangan, Alhamdulillah itulah yang mereka berikan kepada saya yang itu diberikannya bukan karena saya ketua umum, lalu saya bikin sendiri produk hak prerogratif. Tidak. Tapi, institusi tertinggi partai kami yang disebut kongres partai, itulah yang memberikan pada ketua umum terpilih maka diberikan kepada dia hak prerogratif,” kata Megawati saat itu.
Namun, mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia ini menjelaskan bahwa hak prerogratif itu sebenarnya bukan hanya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden saja. Akan tetapi, Megawati mengaku mempunyai tanggungjawab sangat berat, yaitu membawa kapal yang namanya PDI Perjuangan ini.
“Jadi kalau ada yang mengatakan, ibu saya maunya ke kanan. Saya harus mengatakan kepada anak saya, itu salah, kamu harusnya jalannya di tengah. Kalau dia tidak mau mengerti, saya dapat menggunakan hak prerogratif saya. Kamu sudah saya peringatkan bahwa kapal yang kita bawa itu ditengah. Maka tinggal, kan itu viral banget bolak-balik saya ‘out’. Itu memang akibat saya punya hak prerogratif loh. Jadi bukan gampang-gampang,” ujarnya.
Saat Rakernas II itu, Ganjar sebenarnya hadir juga. Artinya, Ganjar mendengarkan pidato arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Akan tetapi, Ganjar malah terus melakukan agenda politik terkait pencalonan Presiden RI pada Pemilu 2024.
Dalam wawancara dengan salah satu media nasional, Ganjar menyatakan diri siap maju sebagai calon Presiden di pesta demokrasi 2024 nanti. Buntut dari pernyataannya itu, Ganjar dipanggil DPP PDI Perjuangan hingga dijatuhi sanksi teguran.
“Kami jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” kata Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun pada Senin, 24 Oktober 2022.
Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul tidak bisa menjelaskan secara detail mekanisme pemberian sanksi kepada kader PDI Perjuangan yang tak patuh aturan partai, termasuk Ganjar Pranowo yang sudah dijatuhi sanksi.
“Dikau sudah bisa menilai sendiri. Kalau isu seperti ini hanya bisa konfirmasi ke Sekjen (Hasto Kristyanto). Bambang Pacul tugasnya cuma memenangkan pemilu,” kata Bambang Pacul di Gedung DPR pada Rabu, 2 November 2022.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disanksi PDIP gara-gara ucapan siap nyapres
- Antara
Selain Ganjar, DPP PDI Perjuangan juga memberikan sanksi kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyanto lantaran mendukung Ganjar sebagai bakal calon Presiden 2024. Lalu, apakah DPP akan mengevaluasi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah?
Pacul menjelaskan sanksi organisasi diberikan kepada kader partai yang diperkirakan menyalahi aturan. Menurut dia, itu sifatnya mengingatkan untuk meluruskan kembali dan mekanismenya juga ada dalam AD/ART partai.
“Tentu, ketika sudah dipanggil ke Jakarta sudah diberi arahan di Jakarta. Jadi saya sebagai Ketua DPP, ya sudah selesai. Karena apa? Karena DPD itu hanya membantu tugas-tugas DPP di daerah. Jadi koemntarnya apa? Enggak usah komentar saya,” jelas dia.
Penjelasan Pacul seirama dengan pidato arahan Megawati saat penutupan Rakernas II PDI Perjuangan, yakni mengingatkan untuk meluruskan kembali kader-kader yang belok dari garis arahan partai. Megawati mengaku punya tanggungjawab sangat berat sebagai Ketua Umum, yaitu membawa kapal yang namanya PDI Perjuangan ini.
“Jadi kalau ada yang mengatakan, ibu saya maunya ke kanan. Saya haru mengatakan kepada anak saya, itu salah, kamu harusnya jalannya di tengah. Kalau dia tidak mau mengerti, saya dapat menggunakan hak prerogratif saya,” kata Megawati.
Menurut Pacul, semua kader partai harusnya tegak lurus kepada arahan Ketua Umum PDI Perjuangan. Namun, ia memahami penafsiran kader berbeda-beda atas kata tegak lurus. "Yang namanya kita ini mesti tegak lurus. Di PDIP itu sudah biasa. Bahwa pemahaman atas kata tegak lurus kadang-kadang berbeda," pungkasnya.
