Partai Garuda: Jelang Pemilu, Ada Politisasi Upah yang Seolah-olah Pro Rakyat

Unjuk rasa buruh menolak PHK. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • Annisa Maulida/ VIVA.co.id

VIVA Politik - Partai Garuda menyoroti fenomena jelang Pemilu yang biasa dilakukan untuk kepentingan mendapatkan suara. Salah satunya cara dengan politisasi upah yang seolah-olah pro rakyat.

Wakil Ketua DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyebut strategi itu bisa dilakukan kepala daerah atau pejabat. Namun, ia khawatir cara itu yang justru menjerumuskan rakyat.

"Lalu para kepala daerah, pejabat dan lainnya membuat keputusan yang seolah-olah pro rakyat. Tapi, sebenarnya malah menjerumuskan rakyat dan perekonomian negara," kata Teddy, dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, 27 November 2022.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

Photo :
  • Istimewa

Dia menjelaskan prosentase kenaikan upah harus melihat juga dunia usaha yang masih berjuang dan belum normal. Hal ini imbas pandemi Covid-19 yang menghantam dunia global.

Pun, kondisi saat ini banyak pekerja yang banyak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), "Di tengah ancaman resesi, tentu malah bisa menambah beban berat bagi perekonomian," jelas Teddy.

Teddy bilang kondisi itu jangan sampai membuat pengusaha makin terhimpit sehingga PHK bertambah. "Sehingga yang ter PHK sebelumnya saat Covid, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan," tuturnya. 

Menurut dia, hal itu juga jangan sampai karena upah naik gila-gilaan maka harga jual maupun harga beli material naik. Kondisi itu yang mengakibatkan turunnya produksi.

PSI Ajukan 10 Gugatan Hasil Pileg, MK Pastikan Anwar Usman Tak Ikut Tangani

"Akhirnya yang terlihat gagah hanya para pembuat keputusan, bagi pekerja malah merugikan," lanjut Teddy.

Dia menyindir nanti pekerja yang terkena PHK dijadikan pihak tertentu sebagai alat politisasi perjuangan menuju pemilu.

JK Ogah Komentari Wacana Anies Maju Pilgub Jakarta

"Ketika pekerja ter PHK akibat kebijakan itu, maka dapat dipolitisasi lagi, dengan mendukung perjuangan orang-orang yang ter PHK dalam narasi dan orasi untuk pemilu dan pilkada," tuturnya.

Dia hanya mengingatkan kenaikan upah cukup yang wajar saja. "Jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat. Yang tadinya memiliki pekerjaan akhirnya tidak lagi memiliki pekerjaan," ujarnya.

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Pekan Depan, Total Ada 297 Perkara
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2024

Anies Buka Peluang Maju Pilgub Jakarta: Saya Baru Satu Periode

Anies menyebut peluangnya di Pilgub Jakarta terbuka asal mendapat dukungan dari masyarakat dan parpol, karena baru menjabat satu periode di Jakarta. 

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024