Partai Garuda: Jelang Pemilu, Ada Politisasi Upah yang Seolah-olah Pro Rakyat
- Annisa Maulida/ VIVA.co.id
VIVA Politik - Partai Garuda menyoroti fenomena jelang Pemilu yang biasa dilakukan untuk kepentingan mendapatkan suara. Salah satunya cara dengan politisasi upah yang seolah-olah pro rakyat.
Wakil Ketua DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyebut strategi itu bisa dilakukan kepala daerah atau pejabat. Namun, ia khawatir cara itu yang justru menjerumuskan rakyat.
"Lalu para kepala daerah, pejabat dan lainnya membuat keputusan yang seolah-olah pro rakyat. Tapi, sebenarnya malah menjerumuskan rakyat dan perekonomian negara," kata Teddy, dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, 27 November 2022.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.
- Istimewa
Dia menjelaskan prosentase kenaikan upah harus melihat juga dunia usaha yang masih berjuang dan belum normal. Hal ini imbas pandemi Covid-19 yang menghantam dunia global.
Pun, kondisi saat ini banyak pekerja yang banyak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), "Di tengah ancaman resesi, tentu malah bisa menambah beban berat bagi perekonomian," jelas Teddy.
Teddy bilang kondisi itu jangan sampai membuat pengusaha makin terhimpit sehingga PHK bertambah. "Sehingga yang ter PHK sebelumnya saat Covid, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan," tuturnya.
Menurut dia, hal itu juga jangan sampai karena upah naik gila-gilaan maka harga jual maupun harga beli material naik. Kondisi itu yang mengakibatkan turunnya produksi.
"Akhirnya yang terlihat gagah hanya para pembuat keputusan, bagi pekerja malah merugikan," lanjut Teddy.
Dia menyindir nanti pekerja yang terkena PHK dijadikan pihak tertentu sebagai alat politisasi perjuangan menuju pemilu.
"Ketika pekerja ter PHK akibat kebijakan itu, maka dapat dipolitisasi lagi, dengan mendukung perjuangan orang-orang yang ter PHK dalam narasi dan orasi untuk pemilu dan pilkada," tuturnya.
Dia hanya mengingatkan kenaikan upah cukup yang wajar saja. "Jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat. Yang tadinya memiliki pekerjaan akhirnya tidak lagi memiliki pekerjaan," ujarnya.
