Fit And Proper Test Yudo Margono, DPR Diminta Tagih Komitmen Netralitas TNI

Ilustrasi TNI
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

VIVA Politik - Komisi I DPR RI akan menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu diproyeksikan sebagai pengganti Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun.

3 Jenderal Termuda di TNI Angkatan Darat, Ada yang Jadi Perisai Hidup Presiden Jokowi

Jika disetujui DPR, nantinya Yudo akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022.

Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mendorong sejumlah hal yang harus didalami DPR kepada Yudo dalam proses fit and proper test. Fahmi menyebut ada lima hal yang harus didalami para legislator di Senayan.

DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

“Pertama, pemantapan  interoperabilitas matra melalui penguatan peran Kogabwilhan. Lalu, dukungan terhadap upaya peremajaan dan modernisasi alutsista, termasuk soal pemeliharaan, penggunaan dan keselamatan pengguna,” kata Fahmi, dalam keterangannya, Jumat, 2 Desember 2022.

VIVA Militer: KSAL Yudo Margono hadiri pembukaan Euronaval 2022 di Perancis

Photo :
  • Dispenal
DPR Segera Panggil KPU, Bahas Evaluasi Pemilu hingga Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Selain itu, Fahmi berharap, Komisi I DPR juga bisa mendalami dan mencecar Yudo ihwal penyelesaian masalah-masalah kekerasan yang tidak patut oleh prajurit. Hal itu baik di lingkungan TNI maupun di tengah masyarakat dan di daerah konflik dan rawan.

Dia menyinggung contoh prajurit TNI yang dipersoalkan karena menjaga gedung Mahkamah Agung (MA).

“Pelibatan dan tugas perbantuan TNI dalam hal-hal yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi TNI serta tidak memiliki alas hukum yang kuat. Semisal yang sedang banyak dipersoalkan, seperti pengamanan gedung Mahkamah Agung itu,” jelas Fahmi.

Fahmi mengingatkan, DPR juga dapat menagih komitmen dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip netralitas TNI, HAM, demokrasi dan supremasi sipil saat uji kepatutan serta kelayakan Yudo Margono.

“Termasuk dalam hal pengawasan parlemen. Kita tidak ingin di masa depan terjadi lagi reaksi berlebihan atas kerja-kerja pengawasan DPR,” ujarnya.

VIVA Militer: Prajurit Kopasgat TNI AU amankan Kunker Jokowi di Pontianak

Photo :
  • Pen kopasgat

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan, pihaknya akan mendalami beberapa isu krusial Yudo Margono saat fit and proper test pada Jumat siang, 2 Desember 2022.

Dave menjelaskan, persoalan yang jadi perhatian Komisi I DPR seperti peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI. Lalu, persoalan konflik yang kini masih terjadi Papua.

"Ya, pasti hal-hal isu-isu aktual. Ya, baik misalnya peremajaan alutsista dengan keterbatasan anggaran, situasi Papua, penegakan hukum, terus juga potensi mitigasi keamanan. Laut China Selatan itu hanya satu. Ada banyak loh ancaman kita," kata Dave.


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya