Pengamat: KPU Harus Tindaklanjuti Arahan Presiden Cegah Hoaks dan Fitnah di 2024
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Politik – Pengamat politik Ujang Komarudin merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan edukasi kepada para kontestan Pemilu dan Pilpres 2024 agar beradu ide, bukan menebar hoaks, fitnah, kebencian atau mempraktikkan politik uang.
Dalam pernyataan itu, Ujang menilai ada pesan spesial dari Jokowi yang harus dipahami. Menurut Ujang selama ini yang dipertentangkan itu pertarungan menebar hoaks, kebencian, fitnah dan hal-hal negatif lain dan Jokowi tak ingin itu terjadi 2024.
"Mestinya kan begitu, yang dimunculkan adalah adu ide, adu gagasan, visi dan misi, program tapi kan fakta yang berkembang belum pada level tersebut, belum mengarah pada pertarungan ide dan gagasan masih pertarungan kebencian, saling Serang dan menafikan satu sama lain," kata Ujang kepada awak media Rabu 7 Desember 2022.
Ilustrasi surat suara di pemilu
- vstory
Menurut Ujang, ancaman politik kebencian akan terjadi di Pilpres 2024 nanti, jika seruan Presiden Jokowi ini tidak dilaksanakan oleh KPU dan para elit politik untuk mengedukasi para kontestan politik.
"Ini akan merambah pada Pilpres 2024 nanti, oleh karena itu seruan Presiden itu saya rasa bukan hanya simbol tetapi pernyataan yang harus kita cerna dengan dalam, bahwa suara kebencian dan saling serang Pilpres 2024 nanti akan semakin terstruktur sistematis dan masif," ujarnya.
Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini meminta seluruh pihak bergandengan menjaga proses demokrasi Indonesia agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, yang kemudian menghasilkan pemimpin yang punya ide dan gagasan membangun bangsa ke depan.
"Ya kita jaga bangsa ini, kita jaga proses demokrasi kita jaga pemilu kita agar bersih agar perjalanan normal agar jujur adil berkeadaban, lalu juga tunjukkan politik yang berkesan santunan bertarung dengan ide dan gagasan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Ujang.
Yang menjadi ketakutan semua pihak, kata Ujang, adalah penggiringan opini negatif dari para elit politik dan langsung disambut oleh masyarakat (pendukung). Jika hal itu terjadi, maka sudah dipastikan Pemilu dan Pilpres 2024 akan terjadi pembelahan antar masyarakat.
"Yang menentukan konstruksi pemilih itu, kalau elitnya menggerakkan rakyatnya dan menggerakkan pasukannya untuk Pemilu yang saling hajar-hajaran ya hasilnya konflik. Kalau elitnya membuat kesadaran pemilihnya soal berkeadaban maka bisa bagus kualitas pemilunya," ujarnya.
Pemilu/Ilustrasi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Untuk itu, Ujang menyarankan ada semacam kesadaran di tingkat elit agar para elit ini berjiwa negarawan. Artinya, boleh saling berlawanan dalam kontestasi nanti, tetapi mengutamakan kepentingan bangsa.
"Boleh bertarung, boleh berbeda, boleh bersaing dalam pilpres tetapi di saat yang sama jangan saling munafik, harus kepentingannya kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan," jelasnya.
Dia menambahkan, "Kalau kepentingan bangsa dan negara akan muncul, pertarungan ide dan gagasan itu bukan saling menafikan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri yang pragmatis sifatnya," ujarnya.
