Mahfud MD: Saya Dukung OTT KPK, tapi Juga Dukung Meminimalisasi OTT
- VIVA/Ilham Rahmat
VIVA Politik – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, setuju dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait operasi tangkap tangan atau oleh KPK. Meski demikian, bukan berarti dirinya tidak mendukung OTT.
Mahfud mengatakan pernyataan tersebut bukan melarang untuk melakukan OTT. Tapi perlu diminimalisir dengan cara mencegah celah korupsi melalui digitalisasi.
"Saya mendukung OTT oleh KPK, tapi juga mendukung upaya minimalisasi OTT melalui upaya menutup celah korupsi dengan digitalisasi. Itu kan baik. Jadi tak ada yang melarang OTT, menurut saya OTT bagus sekali," ujar Mahfud kepada wartawan, dikutip Kamis 22 Desember 2022.
Mahfud mengatakan, bahwa mencegah dan meminimalisir upaya korupsi salah satunya dengan cara menutup celah bagi korupsi melalui digitalisasi aplikasi dalam penentuan proyek - proyek APBN/APBD seperti yang dikatakan oleh Luhut.
"Jadi mari kita dukung OTT oleh KPK tapi kita dukung juga upaya meminimalisir OTT dengan menutup celah korupsi melalui digitalisasi. Mendukung digitalisasi guna meminimalisir OTT, karena efektifnya upaya menutup celah korupsi tak harus diartikan menghentikan OTT," kata Mahfud.
Dia menilai, menutup setiap celah korupsi adalah langkah bagus. Namun sebelum ada bukti itu, maka OTT tetap harus bisa berjalan.
Pernyataan Luhut
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
- istimewa
Digitalisasi pada berbagai sektor akan menekan potensi korupsi sehingga meminimalkan penindakan melalui operasi tangkap tangan, kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menjelaskan upaya digitalisasi yang berhasil diterapkan pada 14 pelabuhan. Selain itu, keuntungan penggunaan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi tersebut berhasil mendata 2,3 juta item senilai Rp1.600 triliun.
"Itu sama dengan 105 miliar Dollar (AS). Jadi kita enggak usah cari mana macam korupsi, yaitu salah satu tempat korupsi. Jadi, sarangnya targetin," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, Selasa, 20 Desember.
Luhut lantas mengklaim bahwa tidak akan ada yang bisa melawan atau melakukan kecurangan dalam digitalisasi atau sistem dan operasi yang dilakukan secara digital.
Digitalisasi, termasuk di sektor pelabuhan, menurutnya, mengubah tatanan di Indonesia.
"Karena ini mengubah negeri ini. Kita enggak usah bicara tinggi-tinggilah. Kita OTT-OTT itu kan enggak bagus, sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," katanya.
Luhut menilai, efisiensi dan digitalisasi adalah kunci; jika seseorang ingin bekerja dengan hati, mereka bisa berhasil, tanpa menjadi pencuri. Dalam kesempatan sama, Luhut meminta KPK agar tidak getol melakukan OTT.
Ketika sistem digitalisasi sudah berhasil, katanya, tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.
"Ya, kalau hidup-hidup sedikit bisalah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi, KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap. Ya, lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya (koruptor), enggak akan bisa main-main," ujarnya.
